Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Nikolaus Tolen]
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan empat hal yang dibahas dalam diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, pada Rabu (13/9/2017). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Lebaran di KPK, Sudewo Beri Pesan Idulfitri Kepada Warga Pati
-
67 Tahanan Rayakan Idulfitri di Rutan, KPK Sediakan Layanan Khusus
-
Momen Lebaran di Rutan, KPK Izinkan 81 Tahanan Korupsi Bertemu Keluarga pada Idul Fitri 2026
-
KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba