Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Nikolaus Tolen]
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan empat hal yang dibahas dalam diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, pada Rabu (13/9/2017). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Ada Info soal Jual Beli Titik SPPG, KSP Bakal Lakukan Sidak Cegah Potensi Korupsi di Program MBG
-
KPK Bongkar Aliran Dana CSR BI ke Yayasan Milik Heri Gunawan dan Satori, Dua Eks Pejabat Diperiksa
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office