Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Nikolaus Tolen]
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan empat hal yang dibahas dalam diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, pada Rabu (13/9/2017). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Kena OTT KPK
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Pejabat Tinggi Bea Cukai Pusat Diperiksa KPK, Anak Buah Menkeu Purbaya Pasrah
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial