Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Nikolaus Tolen]
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan empat hal yang dibahas dalam diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, pada Rabu (13/9/2017). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Babak Baru Korupsi Proyek Jalan Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka Selanjutnya?
-
Skandal Korupsi EDC Rp700 Miliar Seret Petinggi Bank: Apa Peran Indra Utoyo, Eks Bos Allo Bank?
-
Usut Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Periksa Kasi Pidsus Kejari Kolaka
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu