Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [suara.com/Nikolaus Tolen]
        Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan empat hal yang dibahas dalam diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, pada Rabu (13/9/2017). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
 
"Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
 
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
 
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
 
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
 
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
 
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
 
        
                 
                           
      
        
        "Pertama sekali adalah rekrutmen keanggotaan dari partai itu sendiri. Kemudian bagaimana nanti setelah menjadi anggota parpol, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya. Ada yang harus kita bicarakan dalam kajian ini tidak semua diterapkan di setiap partai, itu tentu akan dibicarakan," kata Basaria di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Poin kedua tentang etika. Intinya, kode etik yang dianut setiap parti tidak sama, tapi menurut Basaria, tetap harus ada standar.
"Tapi paling tidak, standar itu harus ada persamaannya yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," kata Basaria.
Ketiga tentang pendanaan partai. Basaria mengatakan KPK sudah mengusulkan dana untuk partai naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dan tahun sudah disetujui pemerintah.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan, walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak ada sudah upaya yang kita lakukan. Cukup itu emang relatif," kata Basari.
Keempat tentang pendanaan partai bersumber dana yang diperoleh partai.
Tag
Komentar
        Berita Terkait
- 
            
              5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
 - 
            
              Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Digelandang ke KPK Besok
 - 
            
              Profil Gubernur Riau Abdul Wahid yang Ditangkap KPK: Latar Belakang, Pendidikan dan Karier Politik
 - 
            
              KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Jadi Operasi Tangkap Tangan Keenam di 2025
 - 
            
              BREAKING NEWS! KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Penumpang Tewas, Polisi Buru Sopir Ojol yang Kabur usai Tabrakan di Depan DPR, Ini Identitasnya!
 - 
            
              BMKG Prakirakan Hujan Lebat di Sumatera dan Kalimantan, Jawa Waspada Bencana
 - 
            
              Episode Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Ajang Pembuktian Kehebatan UMKM Lokal
 - 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo