Boni Hargens [suara.com/Nikolaus Tolen]
Pengamat politik Boni Hargens menduga tim Gubernur Papua Lukas Enembe menyebarkan hoax untuk menaikkan posisi tawar Lukas yang sedang menghadapi kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua pada tahun anggaran 2016.
Hoax yang dimaksud Boni terkait dokumen berisi 16 poin yang disodorkan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ke Lukas dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Budi Gunawan, dan Lukas.
"Informasi tentang dokumen 16 poin yang disodorkan ke Lukas adalah hoax yang saya duga dibangun oleh kelompok yang ingin menaikkan posisi tawar Lukas terkait dugaan korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni Hargens, Selasa (19/9/2017).
Kecurigaan Boni berawal dari foto para petinggi dalam pertemuan itu yang beredar di salah satu grup WhatsApp anggota tim sukses Lukas untuk pilkada 2018.
Padahal, kata Boni, pertemuan Kepala BIN, Kapolri, dan Gubernur Papua murni dalam rangka membahas konflik di Papua terkait pilkada Puncak Jaya, Tolikara, dan Intan Jaya.
"Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan juga dari pihak-pihak yang mengetahui pertemuan tersebut, justru dalam pertemuan itu, Lukas menyampaikan curahan hatinya terkait kasus korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni.
Boni heran dengan sikap Partai Demokrat dalam menanggapi pertemuan yang diikuti Lukas yang merupakan Ketua DPD Demokrat Papua. Partai Demokrat disebut Boni sedang bermain politik untuk menyudutkan BIN dan pemerintahan Jokowi. Boni mengusulkan dilakukan investigasi terhadap pertemuan tersebut.
"Berita bohong yang berkembang terkait dokumen 16 poin itu jelas palsu karena bagaimana mungkin deputi 2 BIN membuat laporan intelijen ke Panglima TNI? Secara prosedural dan legal, hal itu mustahil terjadi," kata Boni.
Boni mendorong semua pihak fokus mengungkap kasus dugaan korupsi diduga melibatkan Lukas agar bisa meredam isu yang menyudutkan BIN, Polri, dan pemerintahan Jokowi.
Hoax yang dimaksud Boni terkait dokumen berisi 16 poin yang disodorkan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ke Lukas dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Budi Gunawan, dan Lukas.
"Informasi tentang dokumen 16 poin yang disodorkan ke Lukas adalah hoax yang saya duga dibangun oleh kelompok yang ingin menaikkan posisi tawar Lukas terkait dugaan korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni Hargens, Selasa (19/9/2017).
Kecurigaan Boni berawal dari foto para petinggi dalam pertemuan itu yang beredar di salah satu grup WhatsApp anggota tim sukses Lukas untuk pilkada 2018.
Padahal, kata Boni, pertemuan Kepala BIN, Kapolri, dan Gubernur Papua murni dalam rangka membahas konflik di Papua terkait pilkada Puncak Jaya, Tolikara, dan Intan Jaya.
"Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan juga dari pihak-pihak yang mengetahui pertemuan tersebut, justru dalam pertemuan itu, Lukas menyampaikan curahan hatinya terkait kasus korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni.
Boni heran dengan sikap Partai Demokrat dalam menanggapi pertemuan yang diikuti Lukas yang merupakan Ketua DPD Demokrat Papua. Partai Demokrat disebut Boni sedang bermain politik untuk menyudutkan BIN dan pemerintahan Jokowi. Boni mengusulkan dilakukan investigasi terhadap pertemuan tersebut.
"Berita bohong yang berkembang terkait dokumen 16 poin itu jelas palsu karena bagaimana mungkin deputi 2 BIN membuat laporan intelijen ke Panglima TNI? Secara prosedural dan legal, hal itu mustahil terjadi," kata Boni.
Boni mendorong semua pihak fokus mengungkap kasus dugaan korupsi diduga melibatkan Lukas agar bisa meredam isu yang menyudutkan BIN, Polri, dan pemerintahan Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
Usai Koruptor Lukas Enembe Wafat, Tukang Cukur Langganannya Ikut 'Dibidik' KPK, Mengapa?
-
KPK Kejar Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Lukas Enembe, Sopir dan Tukang Cukur Turut Diperiksa
-
Tukang Cukur Mendiang Lukas Enembe Dipanggil KPK, Apa yang Dia Tahu Soal Korupsi Rp1,2 Triliun?
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum