Boni Hargens [suara.com/Nikolaus Tolen]
Pengamat politik Boni Hargens menduga tim Gubernur Papua Lukas Enembe menyebarkan hoax untuk menaikkan posisi tawar Lukas yang sedang menghadapi kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua pada tahun anggaran 2016.
Hoax yang dimaksud Boni terkait dokumen berisi 16 poin yang disodorkan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ke Lukas dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Budi Gunawan, dan Lukas.
"Informasi tentang dokumen 16 poin yang disodorkan ke Lukas adalah hoax yang saya duga dibangun oleh kelompok yang ingin menaikkan posisi tawar Lukas terkait dugaan korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni Hargens, Selasa (19/9/2017).
Kecurigaan Boni berawal dari foto para petinggi dalam pertemuan itu yang beredar di salah satu grup WhatsApp anggota tim sukses Lukas untuk pilkada 2018.
Padahal, kata Boni, pertemuan Kepala BIN, Kapolri, dan Gubernur Papua murni dalam rangka membahas konflik di Papua terkait pilkada Puncak Jaya, Tolikara, dan Intan Jaya.
"Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan juga dari pihak-pihak yang mengetahui pertemuan tersebut, justru dalam pertemuan itu, Lukas menyampaikan curahan hatinya terkait kasus korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni.
Boni heran dengan sikap Partai Demokrat dalam menanggapi pertemuan yang diikuti Lukas yang merupakan Ketua DPD Demokrat Papua. Partai Demokrat disebut Boni sedang bermain politik untuk menyudutkan BIN dan pemerintahan Jokowi. Boni mengusulkan dilakukan investigasi terhadap pertemuan tersebut.
"Berita bohong yang berkembang terkait dokumen 16 poin itu jelas palsu karena bagaimana mungkin deputi 2 BIN membuat laporan intelijen ke Panglima TNI? Secara prosedural dan legal, hal itu mustahil terjadi," kata Boni.
Boni mendorong semua pihak fokus mengungkap kasus dugaan korupsi diduga melibatkan Lukas agar bisa meredam isu yang menyudutkan BIN, Polri, dan pemerintahan Jokowi.
Hoax yang dimaksud Boni terkait dokumen berisi 16 poin yang disodorkan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ke Lukas dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Budi Gunawan, dan Lukas.
"Informasi tentang dokumen 16 poin yang disodorkan ke Lukas adalah hoax yang saya duga dibangun oleh kelompok yang ingin menaikkan posisi tawar Lukas terkait dugaan korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni Hargens, Selasa (19/9/2017).
Kecurigaan Boni berawal dari foto para petinggi dalam pertemuan itu yang beredar di salah satu grup WhatsApp anggota tim sukses Lukas untuk pilkada 2018.
Padahal, kata Boni, pertemuan Kepala BIN, Kapolri, dan Gubernur Papua murni dalam rangka membahas konflik di Papua terkait pilkada Puncak Jaya, Tolikara, dan Intan Jaya.
"Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan juga dari pihak-pihak yang mengetahui pertemuan tersebut, justru dalam pertemuan itu, Lukas menyampaikan curahan hatinya terkait kasus korupsi yang menimpa dirinya," kata Boni.
Boni heran dengan sikap Partai Demokrat dalam menanggapi pertemuan yang diikuti Lukas yang merupakan Ketua DPD Demokrat Papua. Partai Demokrat disebut Boni sedang bermain politik untuk menyudutkan BIN dan pemerintahan Jokowi. Boni mengusulkan dilakukan investigasi terhadap pertemuan tersebut.
"Berita bohong yang berkembang terkait dokumen 16 poin itu jelas palsu karena bagaimana mungkin deputi 2 BIN membuat laporan intelijen ke Panglima TNI? Secara prosedural dan legal, hal itu mustahil terjadi," kata Boni.
Boni mendorong semua pihak fokus mengungkap kasus dugaan korupsi diduga melibatkan Lukas agar bisa meredam isu yang menyudutkan BIN, Polri, dan pemerintahan Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
-
Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!
-
Pengamat Boni Hargens Soal Revisi UU Polri: Hilangkan Prasangka Buruk Terhadap Polri
-
Demo Kepung Jakarta, Boni Hargens Puji Pendekatan Humanis Polri Jaga Stabilitas
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Boni Hargens Soal Gebrakan Resiprokalitas Kapolri, ASN Kini Bisa Jabat Posisi di Polri
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik