Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menilai panitia khusus hak angket terhadap KPK tidak efisien. Sebab, sudah ada Komisi III DPR yang juga berwenang untuk mengevaluasi kinerja KPK.
"Kenapa kita gagal memberantas korupsi, karena tidak memberantas korupsi secara efisien. Jadi tumpah tindih," kata Saut di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017). Pernyataan Saut menyusul DPR memperpanjang masa kerja pansus angket terhadap KPK.
Saut mengatakan biaya untuk menunjang kerja pansus KPK tidak murah. Saut kemudian membandingkannya dengan masih begitu banyak warga miskin di negeri ini.
"Dari dua ratus juta lebih warga Indonesia, itu 30 juta miskin banget. Mau diapain itu? Sekarang ngeluarin uang kayak gitu," tutur Saut.
Saut menegaskan tak bermaksud untuk menyebut keberadaan pansus tak berguna.
"Saya tidak mengatakan itu sia-sia, tapi saya menyatakan marilah kita efisien dan efektif. Efisien itu sudah di Komisi III. Silakan telanjangi KPK di Komisi III dan sudah cukup," Saut menambahkan.
Menurut Saut ini soal penghematan anggaran negara dan demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, gonjang-ganjing isu perseteruan antara KPK dan DPR juga akan menjadi penilaian masyarakat internasional terhadap Indonesia.
"Kan orang luar lihat kita ini gonjang ganjing terus bahas korupsi. Saya salah ngomong saja itu kena komisi etik. Itu artinya mari kita check and balance tapi jangan lupa efisiensi dan efektifnya ada," kata Saut.
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD