Ketidakpastian Erupsi Gunung Agung, Pemerintah Siapkan Mitigasi

Suara.com - Walaupun sudah dinyatakan berada pada status Awas sejak 22 September 2017, belum bisa dipastikan kapan Gunung Anung yang berlokasi di Kabupaten Karangasem, Bali, meletus.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah melakukan mitigasi berkaitan dengan hal tersebut.

‎"Pemerintah telah melakukan mitigasi terkait hal itu, bagaimana ketidakpastian erupsi ini nantinya akan menjadi lebih parah atau apakah akan ada tanggap darurat, atau masa transisi. Sebab saat ini masih pada posisi siaga (status vulkanik Gunung Agung)," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam konferensi pers usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Dalam rapat, kata Puan, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Gubernur Bali dan kementerian terkait segera melakukan tindakan‎.

Puan mengatakan situasi di Gunung Agung belum mengancam pariwisata.

"Perlu kami tekankan, tidak ada masalah berkaitan dengan pariwisata. Sudah dilakukan strategi bagaimana jika terjadi dampak yang lebih luas, seperti (menyiapkan) transportasi," kata dia.

Puan mengatakan hanya ‎beberapa desa di Karangasem yang terdampak erupsi.

"Namun memang kalau kita lihat radiusnya secara keseluruhan sudah semua. Sembilan Kabupaten/Kota di Bali yang terkena dampaknya," ujar dia.

Gunung Sinabung

Terkait dengan peningkatan aktivitas Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Puan mengemukakan masalah sekarang menyangkut bagaimana merelokasi pengungsi pada tahap 2 dan 3.

Untuk tahap 1 yang terjadi pada tahun 2010, menurut Puan, sebanyak 370 kepala keluarga sudah diselesaikan. Mereka sudah mendapatkan relokasi, bahkan sudah mendapatkan hunian juga.

Kemudian untuk sisanya di tahap kedua itu sudah 80 persen yang kemudian proses selanjutnya sedang dilakukan untuk tahap ketiga relokasi sisa dari semua pengungsi, kurang lebih berjumlah 1.655 kepala keluarga akan direlokasi ke daerah Siosar. Di daerah ini sudah tersedia lahannya seluas kurang lebih 480 hektar.

“Sudah ada komitmen berkaitan dengan izin antara Pemprov Sumatera Utara, kemudian Kabupaten Karo dan juga Kementerian LHK yang akan menyatakan bahwa segera, secepat-cepatnya akan ada relokasi pengungsi yang masih belum mempunyai tanah,” kata Puan.