Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengklarifikasi pencatutan namanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, di Jakarta, Jumat (2/6).
Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais orasi di tengah demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).
Dalam orasi, Amien mengatakan pemerintah sekarang seakan-akan memberi ruang agar PKI bangkit kembali.
"Andai saja waktu itu PKI menang saudara-saudaraku mungkin umat Islam sudah tidak ada hari ini. Nah masalahnya, pemerintah saat ini seperti memberi angin kuat supaya PKI bisa bangkit lagi, ini harus kita tolak 100 persen," kata Amien Rais.
Tetapi dia mengapresiasi Polri yang berani membubarkan acara yang berlangsung di YLBHI, beberapa waktu yang lalu. Dia juga mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seluruh jajaran TNI untuk menonton film G30S/PKI bersama masyarakat.
"Kepada teman-teman Polri memberikan apresiasi kemarin di Lembaga Bantuan Hukum ada seminar kebangkitan komunisme alhamdulillah dibubarkan oleh polri kita, hidup Polri," ujar Amien.
"Bayangkan saudara-saudara ku kalau umat Islam ditambah kaum nasionalis yang cinta tanah air yang tidak suka dijajah asing ditambah polri sama TNI saya kira tidak ada secuil pun PKI bisa bangkit kembali," Amien menambahkan.
Amien juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap adil kepada umat Islam.
"Untuk itu tugas kita mengingatkan Pak Jokowi supaya adil, umat Islam jangan di diskriminalisasi jangan. Non muslim melakukan kesalahan dilindungi, kalau umat Islam sedikit saja kesalahan langsung ditangkap ditahan sampai berhari-hari," ujar Amien.
Amien juga berpesan kepada anggota DPR agar tidak mengesahkan Perppu Ormas.
"Oleh karena itu pesan saya untuk teman-teman DPR jangan sampai perppu disahkan. Dan kepada Pak Jokowi anda telah terpilih, meskipun saya itu tidak memilih Pak Jokowi, tetapi kita punya amanat anda lurah Indonesia berbuatlah adil kepada rakyatnya. Jadi, ingat PKI tidak boleh sedikitpun dikasih angin," kata dia. [Andrea Prayoga/M. Fauzi Daulay]
Dalam orasi, Amien mengatakan pemerintah sekarang seakan-akan memberi ruang agar PKI bangkit kembali.
"Andai saja waktu itu PKI menang saudara-saudaraku mungkin umat Islam sudah tidak ada hari ini. Nah masalahnya, pemerintah saat ini seperti memberi angin kuat supaya PKI bisa bangkit lagi, ini harus kita tolak 100 persen," kata Amien Rais.
Tetapi dia mengapresiasi Polri yang berani membubarkan acara yang berlangsung di YLBHI, beberapa waktu yang lalu. Dia juga mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seluruh jajaran TNI untuk menonton film G30S/PKI bersama masyarakat.
"Kepada teman-teman Polri memberikan apresiasi kemarin di Lembaga Bantuan Hukum ada seminar kebangkitan komunisme alhamdulillah dibubarkan oleh polri kita, hidup Polri," ujar Amien.
"Bayangkan saudara-saudara ku kalau umat Islam ditambah kaum nasionalis yang cinta tanah air yang tidak suka dijajah asing ditambah polri sama TNI saya kira tidak ada secuil pun PKI bisa bangkit kembali," Amien menambahkan.
Amien juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap adil kepada umat Islam.
"Untuk itu tugas kita mengingatkan Pak Jokowi supaya adil, umat Islam jangan di diskriminalisasi jangan. Non muslim melakukan kesalahan dilindungi, kalau umat Islam sedikit saja kesalahan langsung ditangkap ditahan sampai berhari-hari," ujar Amien.
Amien juga berpesan kepada anggota DPR agar tidak mengesahkan Perppu Ormas.
"Oleh karena itu pesan saya untuk teman-teman DPR jangan sampai perppu disahkan. Dan kepada Pak Jokowi anda telah terpilih, meskipun saya itu tidak memilih Pak Jokowi, tetapi kita punya amanat anda lurah Indonesia berbuatlah adil kepada rakyatnya. Jadi, ingat PKI tidak boleh sedikitpun dikasih angin," kata dia. [Andrea Prayoga/M. Fauzi Daulay]
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dulu Cap PKI Sekarang 'Antek Asing', Pola Lama Bungkam Kritik dengan Wajah Baru
-
Mengapa Tuduhan Amien Rais soal Teddy Mudah Dipercaya Publik?
-
Ahmad Bahar Minta Maaf ke Hercules, Klaim Video Viral Bukan Buatannya: HP Saya Dihack
-
Amien Rais: Rakyat Sudah Tidak Menyerang Gibran, Sekarang Dialihkan Semuanya ke Pak Prabowo
-
Amien Rais Desak Reshuffle Total: Akui Kesalahan Tak Bikin Prabowo Jadi Pemimpin Tempe
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Hotman Paris Pakai Tongkat ke Singapura, Bawa Amanah Rp500 Juta dari Bos Mayapada untuk Yuvita