Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengklarifikasi pencatutan namanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, di Jakarta, Jumat (2/6).
Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais orasi di tengah demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).
Dalam orasi, Amien mengatakan pemerintah sekarang seakan-akan memberi ruang agar PKI bangkit kembali.
"Andai saja waktu itu PKI menang saudara-saudaraku mungkin umat Islam sudah tidak ada hari ini. Nah masalahnya, pemerintah saat ini seperti memberi angin kuat supaya PKI bisa bangkit lagi, ini harus kita tolak 100 persen," kata Amien Rais.
Tetapi dia mengapresiasi Polri yang berani membubarkan acara yang berlangsung di YLBHI, beberapa waktu yang lalu. Dia juga mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seluruh jajaran TNI untuk menonton film G30S/PKI bersama masyarakat.
"Kepada teman-teman Polri memberikan apresiasi kemarin di Lembaga Bantuan Hukum ada seminar kebangkitan komunisme alhamdulillah dibubarkan oleh polri kita, hidup Polri," ujar Amien.
"Bayangkan saudara-saudara ku kalau umat Islam ditambah kaum nasionalis yang cinta tanah air yang tidak suka dijajah asing ditambah polri sama TNI saya kira tidak ada secuil pun PKI bisa bangkit kembali," Amien menambahkan.
Amien juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap adil kepada umat Islam.
"Untuk itu tugas kita mengingatkan Pak Jokowi supaya adil, umat Islam jangan di diskriminalisasi jangan. Non muslim melakukan kesalahan dilindungi, kalau umat Islam sedikit saja kesalahan langsung ditangkap ditahan sampai berhari-hari," ujar Amien.
Amien juga berpesan kepada anggota DPR agar tidak mengesahkan Perppu Ormas.
"Oleh karena itu pesan saya untuk teman-teman DPR jangan sampai perppu disahkan. Dan kepada Pak Jokowi anda telah terpilih, meskipun saya itu tidak memilih Pak Jokowi, tetapi kita punya amanat anda lurah Indonesia berbuatlah adil kepada rakyatnya. Jadi, ingat PKI tidak boleh sedikitpun dikasih angin," kata dia. [Andrea Prayoga/M. Fauzi Daulay]
Dalam orasi, Amien mengatakan pemerintah sekarang seakan-akan memberi ruang agar PKI bangkit kembali.
"Andai saja waktu itu PKI menang saudara-saudaraku mungkin umat Islam sudah tidak ada hari ini. Nah masalahnya, pemerintah saat ini seperti memberi angin kuat supaya PKI bisa bangkit lagi, ini harus kita tolak 100 persen," kata Amien Rais.
Tetapi dia mengapresiasi Polri yang berani membubarkan acara yang berlangsung di YLBHI, beberapa waktu yang lalu. Dia juga mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seluruh jajaran TNI untuk menonton film G30S/PKI bersama masyarakat.
"Kepada teman-teman Polri memberikan apresiasi kemarin di Lembaga Bantuan Hukum ada seminar kebangkitan komunisme alhamdulillah dibubarkan oleh polri kita, hidup Polri," ujar Amien.
"Bayangkan saudara-saudara ku kalau umat Islam ditambah kaum nasionalis yang cinta tanah air yang tidak suka dijajah asing ditambah polri sama TNI saya kira tidak ada secuil pun PKI bisa bangkit kembali," Amien menambahkan.
Amien juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap adil kepada umat Islam.
"Untuk itu tugas kita mengingatkan Pak Jokowi supaya adil, umat Islam jangan di diskriminalisasi jangan. Non muslim melakukan kesalahan dilindungi, kalau umat Islam sedikit saja kesalahan langsung ditangkap ditahan sampai berhari-hari," ujar Amien.
Amien juga berpesan kepada anggota DPR agar tidak mengesahkan Perppu Ormas.
"Oleh karena itu pesan saya untuk teman-teman DPR jangan sampai perppu disahkan. Dan kepada Pak Jokowi anda telah terpilih, meskipun saya itu tidak memilih Pak Jokowi, tetapi kita punya amanat anda lurah Indonesia berbuatlah adil kepada rakyatnya. Jadi, ingat PKI tidak boleh sedikitpun dikasih angin," kata dia. [Andrea Prayoga/M. Fauzi Daulay]
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Malam Ini 3 Stasiun TV Nasional Tayangkan Film Legendaris G30S PKI, Mana Saja?
-
Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta
-
Makna Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September dan Satu Tiang Penuh 1 Oktober
-
Romo Magnis Ajak Berpikir Ulang: Jika Soekarno Turuti Soeharto, Apakah Tragedi '65 Bisa Dicegah?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum