Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan sedang berkoordinasi dengan TNI dan Polri terkait ratusan senjata impor yang ditahan Badan Intelijen Strategis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
"Sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu jadi komoditas publik, ada masalah-masalah yang perlu kami selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, koordinasi," kata Wiranto usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
"Biarkan kami, berikan kesempatan ke saya untuk bersama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Pindad dan siapapun yang terlibat pengadaan senjata untuk berkoordinasi menyelesaikan itu. Nanti hasilnya akan kami panggil wartawan (menyampaikan ke publik)," Wiranto menambahkan.
Selama proses penanganan, Wiranto berharap jangan menyebarkan spekulasi terkait impor senjata tersebut.
"Makanya saya nggak bicara, Panglima TNI nggak ngomong, Kapolri juga nggak ngomong. Karena apa, kalau kami ngomong pasti digoreng lagi. Oleh karena itu, stop dulu itu (polemik TNI - Polri dalam pembelian senjata). Kami akan koordinasi internal, saya pasti akan sampaikan kepada publik," ujar dia.
Kemarin, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan jumlah senjata yang didatangkan tidak banyak.
"Jumlah senjatanya ini cuma 280, jadi tidak banyak," kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dia memastikan senjata tersebut milik Polri dan merupakan barang yang sah. Setyo mengatakan senjata tersebut masih tertunda penyalurannya ke Korps Brimob.
Setyo menegaskan pPengadaan senjata sesuai prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.
Tag
Berita Terkait
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
Kakorlantas Sudah Tak Pakai Strobo, Pejabat Lain Kapan?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO