Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan sedang berkoordinasi dengan TNI dan Polri terkait ratusan senjata impor yang ditahan Badan Intelijen Strategis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
"Sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu jadi komoditas publik, ada masalah-masalah yang perlu kami selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, koordinasi," kata Wiranto usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
"Biarkan kami, berikan kesempatan ke saya untuk bersama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Pindad dan siapapun yang terlibat pengadaan senjata untuk berkoordinasi menyelesaikan itu. Nanti hasilnya akan kami panggil wartawan (menyampaikan ke publik)," Wiranto menambahkan.
Selama proses penanganan, Wiranto berharap jangan menyebarkan spekulasi terkait impor senjata tersebut.
"Makanya saya nggak bicara, Panglima TNI nggak ngomong, Kapolri juga nggak ngomong. Karena apa, kalau kami ngomong pasti digoreng lagi. Oleh karena itu, stop dulu itu (polemik TNI - Polri dalam pembelian senjata). Kami akan koordinasi internal, saya pasti akan sampaikan kepada publik," ujar dia.
Kemarin, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan jumlah senjata yang didatangkan tidak banyak.
"Jumlah senjatanya ini cuma 280, jadi tidak banyak," kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dia memastikan senjata tersebut milik Polri dan merupakan barang yang sah. Setyo mengatakan senjata tersebut masih tertunda penyalurannya ke Korps Brimob.
Setyo menegaskan pPengadaan senjata sesuai prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.
Tag
Berita Terkait
-
Sampaikan Laporan Akhir ke Prabowo, Komisi Reformasi Polri Serahkan Berkas 3.000 Halaman
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN