Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mempersiapakan senjata untuk melawan kejahatan siber. Senjata itu adalah Badan Siber dan Sandi Negara.
"Senjata kita melawan suatu kegaitan siber, yang berpotensi dengan suatu kejahtan siber, atau siber attack. Karena perkembangan terakhir kegiatan siber langsung masuk situasi di mana seluruh kehidupan masyarakat dimasuki dengan kegiatan siber," ujar Wiranto di Kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).
Setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Singapura, Turki, Rusia, dan Filipina, Wiranto menerangkan di setiap negara saat ini sudah bergerak dan masuk ke dalam pengembangan kegiatan siber, untuk mengamankan negara dengan ancaman siber.
"Makanya perlu senjata. Senjatanya itu kegiatan siber yang terkoordinasikan," kata Wiranto.
Rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Referensi Birokrasi Asman Abnur untuk menyempurnakan BSSN. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan badan itu terbentuk.
"Karena ini berpengaruh kepada bagaimana kita menanggulangi ancaman baru. Ancaman yang tidak dalam bemtuk ancaman militer, perang dengan senjata api," kata Wiranto.
Tugas BSSN nantinya akan mengkoordinasikan kegiatan siber yang sudah ada di Indonesia. Contohnya seperti kegaitan siber di Badan Intelejen Negara, siber intel di Kementerian Pertahanan, cyber crime di polisi, dan tim siber yang dimiliki TNI.
"Tapi kita belum puynya satu badan siber negara, yang memayungi itu semua, yang memporteksi, mensingkronkan megharmoniskan berbagai kegiatan siber," kata dia.
Pada Mei 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Meski sudah memiliki Perperes, hingga saat ini BSSN belum memiliki kepala dan kepengurusan. Wiranto menegaskan, aturan yang menjelaskan penunjukan kepala BSSN akan tertuang dalam Perpres yang sudah direvisi.
"Kepalanya akan disususn, tapi meynusun kepalannya itu sudah ada panduannya di Perpres ini. Kita tunggu saja, tentu presiden akan menunjuk personil yang punya kualifikasi, dan kemampuan," kata dia.
Baca Juga: Waspada! Serangan Siber ke Perangkat IoT Meningkat di Tahun 2017
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam