Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, insiden penahanan ratusan senjata impor milik Polri oleh Badan Intelijen Strategis TNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tak akan mengganggu keamanan nasional.
Wiranto mengungkapkan, insiden itu adalah masalah internal yang akan diselesaikan Kemenko Polhukam.
"Jadi, saya jamin masalah internal ini kami selesaikan dan tidak akan mengganggu keamanan nasional," kata Wiranto di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
Ia mengatakan, tengah berkoordinasi dengan sejumlah instansi mengenai nasib 280 senjata dan 5.000-an amunisi impor tersebut.
Wiranto menjelaskan, lembaga negara seperti Polri bisa mengimpor senjata, namun harus sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
"Itu nanti kami bicarakan. Ya impor itu ada, kalau kita tak produksi, ya diimpor. Tapi yang bagaimana, untuk siapa, dananya dari mana, undang-undangnya bagaimana. Kami semua sesuaikan, tapi tak perlu kami bicarakan di publik," tukasnya.
Dia memastikan, permasalahan itu juga tidak akan mengganggu hubungan TNI dan Polri. Kedua institusi ini merupakan alat keamanan dan pertahanan negara yang bertugas untuk menjaga dan menciptakan keamanan, ketenangan, serta kenyamanan masyarakat.
"Tidak mengganggu. Tentara dan Polisi itu kan dulu satu, waktu saya Panglima ABRI dulu kami pisahkan agar Polisi profesionalitasnya ke arah Kamtibmas, pelindung dan pengayom masyarakat. TNI beda, sehingga karakter senjatanya juga beda. Nah ini yang kami tertibkan, kami koordinasikan," ungkapnya.
Baca Juga: Akankah Barcelona Merdeka dari Spanyol Hari Ini?
"Apalagi, di masa-masa lalu, Polisi masih punya Brimob yang dilibatkan operasi tempur. Tapi sekarang tak lagi dilibatkan. Jadi ini tidak sederhana, tapi akan kami selesaikan, tidak akan ganggu keamanan nasional, kami jamin,” janjinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu