Suara.com - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh jajaran kabinetnya untuk fokus bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Presiden tidak ingin ada anggota kabinet yang membuat masyarakat jadi bingung, apalagi menimbulkan kegaduhan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menjelaskan Jokowi tidak ingin ada kegaduhan di tengah masyarakat menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
"Semua kegitan politik nasional jangan membuat kegaduhan atau jangan sampe diawali dengan kegaduhan dan kerancuan," ujar Wiranto di Kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).
Kata Wiranto, kondisi kemanan di tanah air harus terjaga menjelang proses demokrasi. Ia tidak ingin masyarakat dibuat ketakutan saat ingin menentukan pemimpin pilihannya.
"Biarlah warga yang memilih dengan tenang, dengan sepenuh hati dengan pertimbangan yang matang. Dan ini bisa terjadi bila tidak ada kegaduhan, ada kedamaian dan ada kerukunan," kata dia.
Wiranto menilai perintah presiden sangat logis. Jokowi menyampaikan perintah itu dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Dalam rapat tersebut hadir di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
"Oleh karena itu para menteri yang hadir diminta secara jelas. Presiden mengatakan sebagai panglima tertiggi pemerintahan memerintahkan kita semuanya menjaga kondisi itu. Yakni aman, damai, tenang," kata Wiranto.
"Sehingga kondisi menjadi tenang, damai, ini akan memberi warna secara keseluruhan kepada masyarakat. Saya kira itu hal-hal yang harus kita simak bersama," tambah Wiranto.
Baca Juga: Soal Insiden 280 Senjata Polri di Bandara Soeta, Ini Kata Wiranto
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis
-
Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu