Fadli Zon minta panglima TNI klarifikasi soal senjata selundupan saat ditemui di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017). (Suara.com/Dian Rosmala)
Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon tidak ada yang mengangkat isu penurunan daya beli masyarakat untuk kepentingan politik menjelang pemilu tahun 2019, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Roy Suryo dan Dokter Tifa Resmi Dilimpahkan ke Kejari Jaksel
-
Suasana Cair! Kaesang Guyon soal Foto Jokowi Rakorwil PSI Kaltim
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka