Fadli Zon minta panglima TNI klarifikasi soal senjata selundupan saat ditemui di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017). (Suara.com/Dian Rosmala)
Baca 10 detik
Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon tidak ada yang mengangkat isu penurunan daya beli masyarakat untuk kepentingan politik menjelang pemilu tahun 2019, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO