Fadli Zon minta panglima TNI klarifikasi soal senjata selundupan saat ditemui di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017). (Suara.com/Dian Rosmala)
Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon tidak ada yang mengangkat isu penurunan daya beli masyarakat untuk kepentingan politik menjelang pemilu tahun 2019, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Kemenbud Luncurkan Buku Sejarah Ulang, Fadli Zon Tegaskan Bukan Ditulis Pemerintah
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
Terkini
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan