Fadli Zon minta panglima TNI klarifikasi soal senjata selundupan saat ditemui di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017). (Suara.com/Dian Rosmala)
Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon tidak ada yang mengangkat isu penurunan daya beli masyarakat untuk kepentingan politik menjelang pemilu tahun 2019, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
"Ini bukan isu politik. Ini isu ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu dibuat pemerintah. Jadi pemerintah jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (5/10/ 2017).
Sebelumnya, dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017), sore, Presiden mengatakan bahwa isu mengenai daya beli masyarakat menurun sengaja dihembuskan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk pilpres 2019.
Wakil ketua umum Partai Gerindra mengatakan di tengah masyarakat sekarang memang sedang terjadi penurunan daya beli.
Menurut Fadli penurunan daya beli akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Anggaran yang ada dikonsentrasikan pada infrastruktur yang notabanenya tidak berdampak pada perekonomian rakyat.
"Termasuk penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun itu bagus-bagus saja, kalau uangnya banyak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pembangunan infrastruktur kebanyakan dibiayai dari utang negara lain dan mengumpulkan dari masyarakat. Fadli menyebut pembangunan infrastruktur terkesan dipaksakan.
"Sementara daya beli masyarakat ini lemah. Ini mengganggu daya beli masyarakat secara ekonomi," tutur Fadli.
Fadli menyarankan Presiden menanyakan langsung ke masyarakat mengenai kondisi daya beli terkini.
"Masyarakatlah yang lebih merasakan dan mengetahui akan kondisi mereka. Bukan lembaga-lembaga penelitian yang mengukur kesejahteraan rakyat dengan angka-angka yang belum tentu benar," kata dia.
"Saya menanyakan kenyataannya di masyarakat tidak seperti di angka. Kehidupan semakin sulit kok. Saya menanyakan langsung, jarang ada masyarakat yang mengatakan sekarang ini jauh lebih baik kehidupan ekonomi. Rata-rata mengatakan semakin sulit. Pekerjaan semakin sulit," Fadli menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Beda Kelas dengan Eggi Sudjana, Zulkifli Sebut Manuver Rismon Murni Skenario Tingkat Tinggi
-
Refly Harun Soroti Permohonan RJ Rismon di Kasus Ijazah Jokowi: Kehendak Bebas atau Ada Tekanan?
-
Momen Tiga Presiden Bersatu di Istana, Bahas Stabilitas dan Isu Global
-
Prabowo Undang Mantan Presiden dan Wapres ke Istana Malam Ini, Jokowi Hadir
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan