Suara.com - Para peretas dukungan pemerintah Rusia pada 2015 mencuri informasi daring sangat rahasia Amerika Serikat dari Badan Keamanan Nasional (NSA) setelah seorang karyawan kontrak menyimpan informasi itu di komputer rumahnya.
Informasi yang dicuri mencakup soal penembusan jaringan komputer negara asing serta perlindungan dari serangan dunia maya. Pencurian itu tampaknya akan dilihat sebagai salah satu kebobolan keamanan paling penting saat ini.
NSA menolak untuk memberikan komentar dengan alasan bahwa badan keamanan AS itu tidak pernah mengomentari lembaga yang terkait dengan pihaknya atau masalah pribadi. Jika memang benar terjadi, peretasan itu akan menandai rangkaian terbaru pembobolan terhadap data rahasia dari badan intelijen rahasia AS itu, termasuk kebocoran data pada 2013 menyangkut program pengintaian rahasia AS oleh karyawan kontrak NSA, Edwar Snowden.
Senator AS dari Partai Republik Ben Sasse mengatakan, jika benar laporan yang dikutip dari Wall Street Journal (WSJ) itu, bisa menimbulkan kekhawatiran.
Isi laporan WSJ bisa meningkatkan ketegangan menyangkut pernyataan AS bahwa ada gelombang peretasan terhadap target-target Amerika oleh Rusia. Di dalamnya termasuk mengincar badan-badan pemilihan negara bagian serta peretasan terhadap sejumlah komputer Partai Demokrat dalam upaya untuk mengacaukan hasil pemilihan presiden 2016, yang dimenangi Donald Trump dari Partai Republik.
Wall Street Journal juga melaporkan bahwa karyawan kontrak yang bersangkutan menggunakan perangkat lunak antivirus dari Kaspersky Lab, yang berpusat di Moskow. WSJ mengatakan, para peretas Rusia kemungkinan sudah menggunakan program itu untuk mengidentifikasi serta mengincar dokumen-dokumen milik sang karyawan kontrak.
Produk-produk Kaspersky Lab sejak bulan lau sudah dilarang dipakai dalam jaringan pemerintah AS atas kecurigaan bahwa produk itu membantu Kremlin melancarkan pemata-mataan. Perusahaan Kaspersky membantah keras tuduhan tersebut dan mengeluarkan pernyataan, yang berbunyi bahwa pihaknya terjebak di tengah pertarungan politik.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada 13 September mengeluarkan larangan penggunaan produk Kaspersky di jaringan federal dan Senat AS menyetujui rancangan undang-undang pelarangan tersebut. [Antara]
Baca Juga: Rusia Kasih Ancaman ke Facebook
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?