Suara.com - Buruh yang tergabung dalam 11 federasi memperingati International World Day for Decent Work di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Anggota Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Dadang Sudrajat menyebutkan tiga isu yang diangkat dalam aksi kali ini yaitu upah yang sesuai, kehidupan yang layak, dan sistem jaminan sosial yang baik.
"Jadinya inti dari tuntutan dari pekerja layak itu adalah pertama hentikan upah murah, wujudkan hidup layak dengan memperbaiki sistem jaminan sosial, yang ketiga yaitu ratifikasi konvensi ILO 176 dengan 183," kata dia.
"Pemerintah harus melakukan ratifikasi 176 dan 183 tentang ratifikasi ILO. Pilih hidup layak, hidup sehat, dan kerja layak," kata Ketua Pimpinan Unit Kerja PT. Air Liquide Indonesia Diding Sudrajat.
Sistem jaringan sosial tenaga kerja di negeri ini dinilai jauh berbeda dengan Vietnam.
"Indonesia lebih rendah dari Vietnam, kita Indonesia ketinggalan jauh sistem jaringan sosial tenaga kerjanya," kata dia.
Beberapa perwakilan buruh, saat ini, masuk ke gedung DPR untuk bertemu anggota Komisi IX.
"Kami meminta pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja kontrak outsourching serta bentuk-bentuk ketegasan lainnya. Menghapus politik dan kebijakan upah murah, pemerintah Indonesia segera meratifikasi konvensi ILO nomor 183 tentang perlindungan maternitas, konvensi ILO nomor 176 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di tambah, dan yang terakhir pemerintah harus memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terpadu ditambah sesuai dengan mengedepankan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia," katanya.
Jaminan sosial yang tidak memadai merupakan mimpi buruk yang sedang di hadapi saat ini oleh para pekerja, dengan sistem pekerja yang rentan. Sudah saatnya pemerintah indonesia memberikan penghidupan yang layak.
"Ini kampanye buruh internasional, Indonesia harus konsen dengan kehidupan buruh yang baik, sehat dan layak," katanya. [Handita Fajaresta/Melly Manalu]
Berita Terkait
-
Hari Buruh Internasional, Serikat Pekerja Pegadaian Makassar Gelar Pekan Olahraga dan Seni
-
Harapan Baru Ahmad Lutfi, Bisa Kembali Bersekolah Lewat Sekolah Rakyat
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai 3 Tahun, Wanti-wanti PHK Massal
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Studi Ungkap Gunung Berapi yang Tidur Ribuan Tahun Ternyata Bisa Tetap Aktif: Mengapa?
-
Menaker: Sertifikasi Kompetensi Jadi Bukti Formal Penting Bagi Lulusan Magang
-
6 Fakta di Balik Bebasnya Piche Kota Indonesian Idol dari Tahanan Kasus Dugaan Pemerkosaan
-
Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Memaksa Spanyol Ambil Tindakan Darurat Evakuasi Penumpang
-
Muatan Penumpang Disorot! Bus ALS Maut yang Tewaskan 16 Orang Angkut Tabung Gas hinga Sepeda Motor
-
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel: 16 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara, Mayoritas Luka Bakar!
-
Komandan Elite Hizbullah Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel di Beirut Selatan
-
Viral Kuitansi Laundry Gubernur Kaltim Rp20,9 Juta Seminggu: Nyuci Dalaman Aja Seharga Cicilan Motor
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik
-
Motif Sakit Hati Anggota BAIS ke Andrie Yunus Diragukan, Hakim: Apa Urusan Prajurit dengan RUU TNI?