Gubernur Jakarta Anies Baswedan [suara.com/Bowo Raharjo]
Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak mau terpancing dengan pertanyaan wartawan untuk menanggapi perkembangan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Jadi begini, kita semua ada satu agenda yang harus dituntaskan dulu, yaitu sidang paripurna istimewa di DPRD," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Dia baru akan membicarakan perkembangan proyek reklamasi dan program unggulan yang lain setelah DPRD Jakarta melaksanakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022.
"Kami semua ada rencana, tapi etika di dalam pemerintahan kami sebagai eksekutif yang baru jabat itu harus bicara di depan DPRD," kata dia.
Saat ini, Anies masih menunggu jadwal paripurna istimewa.
Anies mengatakan memiliki waktu lima tahun untuk menuntaskan program kerjanya.
"Kami tuntaskan dulu dengan DPRD, baru kita melangkah, kami hormati para wakil rakyat dan kami akan bekerja bersama ke depan. Karena itu kami menunggu kapan jadwalnya paripurna," kata dia.
Kamis (5/10/2017), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta.
Dengan demikian, keputusan penghentian sementara reklamasi yang ditetapkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli pada tahun 2016 tak berlaku lagi. Artinya, proyek reklamasi bisa dilanjutkan.
Keputusan tersebut bertolak belakang dengan sikap Anies dan Sandiaga ketika kampanye dulu yang ingin menghentikan reklamasi.
"Jadi begini, kita semua ada satu agenda yang harus dituntaskan dulu, yaitu sidang paripurna istimewa di DPRD," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Dia baru akan membicarakan perkembangan proyek reklamasi dan program unggulan yang lain setelah DPRD Jakarta melaksanakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022.
"Kami semua ada rencana, tapi etika di dalam pemerintahan kami sebagai eksekutif yang baru jabat itu harus bicara di depan DPRD," kata dia.
Saat ini, Anies masih menunggu jadwal paripurna istimewa.
Anies mengatakan memiliki waktu lima tahun untuk menuntaskan program kerjanya.
"Kami tuntaskan dulu dengan DPRD, baru kita melangkah, kami hormati para wakil rakyat dan kami akan bekerja bersama ke depan. Karena itu kami menunggu kapan jadwalnya paripurna," kata dia.
Kamis (5/10/2017), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta.
Dengan demikian, keputusan penghentian sementara reklamasi yang ditetapkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli pada tahun 2016 tak berlaku lagi. Artinya, proyek reklamasi bisa dilanjutkan.
Keputusan tersebut bertolak belakang dengan sikap Anies dan Sandiaga ketika kampanye dulu yang ingin menghentikan reklamasi.
Komentar
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR