Suara.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang optimistis dapat menyelesaikan perekaman KTP elektronik sebelum dilakukan pemutakhiran data daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur Jatim 2018.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Purnadi mengatakan saat ini ada sekitar 4.000 blangko KTP-E yang akan dituntaskan pencetakannya.
"Kami upayakan sebelum pemutakhiran data DPT pilgub sudah selesai, sekitar November lah," kata Purnadi dikutip dari Antara.
Ia mengatakan ribuan blangko KTP-E yang tersedia itu untuk warga yang sudah melakukan perekaman data beberapa waktu lalu.
"Meski nanti masih banyak yang belum memiliki KTP-E pada saat pencoblosan Pilgub Jatim, warga yang punya hak pilih dan sudah mengantongi surat keterangan sementara dari Dispendukcapil, tetap bisa menyalurkan aspirasi politiknya," ujarnya.
Purnadi menerangkan hanya dengan menunjukkan surat keterangan sementara sebagai pengganti KTP-E yang diterbitkan Dispendukcapil, pemilih bisa mencoblos, sehingga warga yang belum memiliki KTP-E tidak perlu khawatir tidak bisa mencoblos dalam pilgub 2018.
Dispendukcapil Kabupaten Malang terus berupaya optimal untuk mempercepat layanan kepada warga yang mengurus KTP elektronik, termasuk di wilayah terpencil dengan menyiapkan mobil keliling khusus seharga Rp1,5 miliar, sebab sampai saat ini masih ratusan ribu warga setempat yang belum melakukan perekaman.
Mobil keliling khusus untuk melayani perekaman data KTP elektronik warga di daerah terpencil (pelosok) itu sudah bisa dioperasikan pada November mendatang. Namun, karena keterbatasan blangko yang dikirim dari pusat, pencetakan KTP-E warga terhambat.
Dengan adanya mobil keliling khusus tersebut, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dispendukcapil di Kepanjen untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan, apalagi domisili yang bersangkutan jauh dari Kepanjen, seperti warga di bagian barat Kabupaten Malang, yakni di Kecamatan Kasembon, Ngantang dan Pujon.
Dari sekitar 1,9 juta penduduk Kabuapten malang yang wajib KTP-E, sekitar 120 ribu belum melakukan perekaman data. Untuk perekaman data, Dispendukcapil menargetkan pada akhir Desember 2017 sudah tuntas, sehingga tinggal menunggu pencetakan KTP-E saja.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Santoko mengimbau warga yang belum terdaftar dalam DPT segera melapor ke KPU setempat maksimal pada Desember 2017 agar bisa dimasukkan dalam DPT tambahan.
Berita Terkait
-
Kemen PPPA: Kasus Kekerasan Santri di Malang Tunjukkan Lemahnya Perlindungan Anak di Pesantren
-
Ketua DPRD Kota Malang Prihatin Banyak Korban Luka saat Demo Tolak RUU TNI: Nyawa Tak Bisa Diganti!
-
Aksi Tolak RUU TNI Meluas, Gedung DPRD Kota Malang Terbakar
-
Kekayaan Amithya Ratnanggani: Ketua DPRD Kota Malang yang Temui Massa Aksi 'Indonesia Gelap'
-
Sosok Amithya Ketua DPRD Kota Malang, Politisi yang Temui Massa Demo Indonesia Gelap
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
Cegah Kematian Gajah Sumatera Akibat EEHV, Kemenhut Gandeng Vantara dari India