Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra M. Taufik [suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua DPRD Jakarta M. Taufik dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (31/10/2017). Taufik dimintai keterangan terkait kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau G.
Usai dimintai keterangan, kakak kandung terpidana M. Sanusi mengaku ditanyakan seputar perusahaan yang menggarap Pulau G.
"Soal korporasi berkaitan dengan Pulau G. Pulau G kan sudah keluar soal panduan namanya panduan PKR itu yang dipertanyakan. Kita kan nggak tahu, karena itu pergub (peraturan gubernur) zamannya Pak Djarot (2 Oktober 2017)," kata Taufik di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Politikus Gerindra tersebut juga ditanya tentang proses pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Taufik mengatakan DPRD tidak mengetahui soal itu.
"Justru ditanya soal itu aja, karena kami, kan, nggak paham keluarnya pergub itu. Iya keluar itu juga (izin lingkungan) , misalkan pencabutan moratorium, dewan kan nggak tahu," katanya.
Bangunan yang sudah berdiri di pulau tersebut juga ditanyakan kepada Taufik. Penyidik menanyakan apakah pembangunannya melanggar peraturan atau tidak.
"Tadi ditanya ke saya apakah bangunan yang sudah ada itu melanggar atau nggak. Saya bilang bangunan itu harus ada IMB-nya," kata Taufik.
KPK tengah mengembangkan kasus reklamasi dengan membuka penyelidikan baru. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sudah dimintai keterangan oleh beberapa hari yang lalu.
Kasus reklamasi Teluk Jakarta telah menjebloskan mantan anggota DPRD Jakarta M. Sanusi dan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Arisman Widjaja ke penjara.
Usai dimintai keterangan, kakak kandung terpidana M. Sanusi mengaku ditanyakan seputar perusahaan yang menggarap Pulau G.
"Soal korporasi berkaitan dengan Pulau G. Pulau G kan sudah keluar soal panduan namanya panduan PKR itu yang dipertanyakan. Kita kan nggak tahu, karena itu pergub (peraturan gubernur) zamannya Pak Djarot (2 Oktober 2017)," kata Taufik di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Politikus Gerindra tersebut juga ditanya tentang proses pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Taufik mengatakan DPRD tidak mengetahui soal itu.
"Justru ditanya soal itu aja, karena kami, kan, nggak paham keluarnya pergub itu. Iya keluar itu juga (izin lingkungan) , misalkan pencabutan moratorium, dewan kan nggak tahu," katanya.
Bangunan yang sudah berdiri di pulau tersebut juga ditanyakan kepada Taufik. Penyidik menanyakan apakah pembangunannya melanggar peraturan atau tidak.
"Tadi ditanya ke saya apakah bangunan yang sudah ada itu melanggar atau nggak. Saya bilang bangunan itu harus ada IMB-nya," kata Taufik.
KPK tengah mengembangkan kasus reklamasi dengan membuka penyelidikan baru. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sudah dimintai keterangan oleh beberapa hari yang lalu.
Kasus reklamasi Teluk Jakarta telah menjebloskan mantan anggota DPRD Jakarta M. Sanusi dan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Arisman Widjaja ke penjara.
Komentar
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi