Suara.com - Kebijakan registrasi ulang kartu seluler prabayar dengan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan dikhawatirkan berdampak pada pelaku usaha penjualan kartu perdana di Jakarta Barat.
”Alhamdulillah sampai hari ini kami masih normal saja sih jualannya, belum menurun sejak kebijakan dari Kominfo itu, tapi saya takut juga ke depan gimana ini kalau menurun hasil pendapatan,” kata Teddy, pemilik toko kartu perdana di Srengseng, Jakarta Barat, Jumat (3/11/2017).
Teddy mengungkapkan penghasilan menjual kartu perdana besar. Dalam sehari, rata-rata meraup keuntungan sampai Rp2 juta.
“Kan nomor cantik tuh kan mahal harganya, jadi kita bisa dapat untung banyak kadang dari situ,” tambahnya.
Teddy mengatakan peraturan baru pemerintah dapat merugikan pebisnis seperti dirinya.
“Sebenarnya kalau dipikir kedepan sih kita rugi kak, soalnya namanya jualan masa dibatasin gitu. Kalau pelanggan udah punya kartu lebih dari tiga, udah dong dia nggak bisa beli punya kita lagi dong,” tuturnya.
Rangga, pemilik usaha kartu perdana di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, juga khawatir.
“Kalau dibatasi gitu kita jadi nggak bisa dapat untung banyak lagi kak, lagian kalau alasannya menjaga konsumen kan balik lagi ke orangnya bisa nggak dia jaga diri, orang kena banyak tipu dari telepon-telepon gitu karena dianya saja yang nggak mau konfirmasi lagi. Kenapa jadi kita yang jualan dibatasi juga,” ujarnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan seluruh pelanggan untuk menyelesaikan registrasi ulang prabayar sebelum 28 Februari 2018. Jika pelanggan tidak melakukan registrasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka pelanggan tidak dapat menggunakan berbagai layanan telekomunikasi seluler.
Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Pelanggan prabayar operator seluler di Indonesia wajib melakukan registrasi kartu SIM prabayarnya. Registrasi ini dilakukan dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga.
Setiap orang dengan satu nomor NIK dan KK bisa digunakan untuk maksimal tiga operator seluler yang sama atau berbeda-beda. Jika ingin empat atau lebih, diminta untuk datang ke gerai operator resmi. (Maidian Reviani)
Berita Terkait
-
Biaya Akses Data Biometrik di Dukcapil Naik 3 Kali Lipat, ATSI Keberatan
-
Komdigi Diminta Stop Registrasi Kartu SIM Berbasis Biometrik, Bisa Bikin Sengsara Seumur Hidup
-
Registrasi Kartu SIM Berbasis Biometrik, Mengapa Kemkomdigi Tak Boleh Serampangan?
-
Duh! Karyawan Toko Ponsel Menggunakan Data Pelanggan untuk Pra-registrasi 135 Kartu SIM Ilegal
Terpopuler
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
Sentil Upaya Pembungkaman, Hasto: Jangan Takut Suarakan Kebenaran Demi Kemanusiaan
-
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode, Zulhas: Realisasikan Program 5 Tahun Nggak Cukup
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan