Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Hal ini diharapkan 16 program sinkronisasi visi, misi dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa dimasukkan dalam APBD 2018.
"Ini luar biasa, karena banyak sekali yang bisa dimaksimalkan," kata Sandiaga tanpa memberikan pemaparan lebih lanjut.
Hal ini disampaikan usai menghadiri acara di kawasan Cipete, Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah memastikan visi misi Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno telah terakomodir ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018.
Ini dikatakan Saefullah saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jakarta membahas KUA-PPAS dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.
"Sesuai dengan surat Ketua DPRD Nomor 1007 tentang KUA-PPAS, kami telah tindaklanjuti penyesuaian visi misi Gubernur dengan berkonsultasi dengan Kemendagri," ujar Saefullah di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).
Program Anies-Sandiaga yang dipastikan masuk yakni One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) dengan anggaran Rp92 miliar, DP 0 persen dengan anggaran Rp100 miliar, penataan kampung Rp10 miliar, Kartu Jakarta Sehat Plus Rp100 miliar, stadion bioskop dan budaya Rp4,6 miliar, Kartu Jakarta Sehat Plus Rp4 triliun.
Menurut Saefullah total APBD dalam KUA-PPAS 2018 sebesar Rp74,08 triliun. Nilai tersebut naik sebesar Rp3,87 triliun dibandingkan pada penetapan APBD tahun 2017 sebesar Rp70,19 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik juga akan mempelajari visi misi Anies dan Sandiaga yang sudah dimasukan pemerintah ke dalam KUA-PPAS.
Baca Juga: Sandiaga Uno: Gubuk Liar KBB Tanah Abang Jadi Tempat Prostitusi
"Makanya hari ini sebatas pemaparan. Kami akan pelajari dulu betul nggak visi misi gubernur sudah masuk. Ini kan baru penjelasan selintas. Kemudian yang kedua apakah program visi misi gubernur itu masuk nggak dalam nomenklatur baru," kata Taufik seusai pemaparan.
Taufik mengatakan jika anggaran dalam program tersebut kurang, anggaran bisa ditambahkan di Banggar.
"Iya, dalam pembahasan boleh saja ditambah. Kalau menurut kami untuk kepentingan publik, yang lebih besar ya kenapa nggak ditambah," katanya.
"Kerjanya maraton. Kemudian kalau mau revisi di banggar. Insya Allah (selesai tepat waktu), kan sudah di Bamus. Ini tugas untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi