Skandal 'Paradise Papers', Harta Tersembunyi 2 Anak Soeharto

Suara.com - The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) memublikasikan 13,4 juta dokumen mengenai orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi menginvestasikan uangnya di sejumlah negara yang disebut sebagai "surga pajak", Minggu (5/11/2017).

Dalam dokumen hasil investigasi yang disebut sebagai "Paradise Papers" tersebut, banyak politikus, miliarder pebisnis, maupun pejabat publik seantero dunia yang diam-diam mendaftarkan perusahaannya di negara yang disebut "surga pajak". Disebut seperti itu karena mereka mampu menghindari pembayaran pajak bernilai fantastis.

Khusus Indonesia, dalam dokumen itu disebutkan sedikitnya ada tiga orang yang tercantum. Dua di antaranya ialah anak kandung mantan penguasa Orde Baru Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, dan Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek Soeharto.

Satu nama tokoh Indonesia lainnya yang tercantum dalam dokumen tersebut ialah Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto.

“Dokumen-dokumen tersebut diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, dan dikembangkan oleh ICIJ. Dokumen itu mencakup hampir 7 juta perjanjian pinjaman, laporan keuangan, surat elektronik, surat pekercayaan dan dokumen lainnya yang ada dalam rentang waktu 50 tahun terakhir dari Appleby, yakni firma hukum offshore bergenggi dan berkantor di Bermuda serta sekitarnya,” jelas ICIJ melalui laman resminya.

Dalam dokumen itu, Tommy yang kekinian memimpin group Humpuss, disebut pernah menjadi direktur dan ketua dewan Asia Market Investment, perusajaan yang terdaftar di Bermuda pada tahun 1997. Namun, perusahaan itu sudah ditutup pada 2000.

Nama perusahaan Tommy itu tercatat sebagai klien Appleby. Database klien Appleby mencantumkan alamat yang sama untuk Asia Market Investments dan V'Power Corp, yang juga terdaftar sebagai milik Tommy di Bahama.

Data Appleby menyebut Tommy juga mendaftarkan perusahaan patungan dengan pebisnis Australia. Perusahaan patungan yang merupakan anak perusahaan Humpuss dan NLD tersebut didaftarkan di Bermuda.

ICIJ menuliskan, berdasarkan laporan lokal tahun 1997, perusahaan patungan tersebut memberi Tommy dan mitranya konsesi berupa papan reklame di negara bagian Victoria Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan Tiongkok.

Baca Juga: Meninggal di Pabrik Kosambi, Pernikahan Tak Bisa Digelar Lagi

Perusahaan itu ditutup tahun 2003 dan dicatat oleh Appleby sebagai “debitur buruk”, karena memunyai persoalan dalam pajak.

Sedangkan Mamiek, disebut dalam data ICIJ bahwa yang bersangkutan merupakan  Wakil Presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd.

Ia juga tercatat sebagai pemimpin Golden Spike South Sumatera Ltd, perusahaan rekanan dengan Maher Algadri.

Maher Algadri, berdasarkan data yang didapat ICIJ dari Forbes, adalah konglomerat terbesar di Indonesia pada era Orba.

Tempo, media asal Indonesia yang tergabung dalam ICIJ untuk proyek jurnalisme investigatif “Paradise Papers” itu, disebut sudah mencoba mengonfirmasi data ini kepada Tommy dan Mamiek.

“Namun, Tommy maupun Mamiek belum merespons permintaan ICIJ melalui Tempo untuk memberikan keterangan mengenai dokumen tersebut,” tulis ICIJ.

Untuk diketahui, “The Paradise Papers” secara umum mengungkapkan lebih dari 120 politikus dan pemimpin dunia yang disebut “mengakali” pembayaran pajak.

Dalam dokumen itu juga disebut Ratu Inggris Elizabeth II, yang secara pribadi mengelola investasi pribadinya pada sebuah perusahaan pinjaman sewa,  elakukan taktik pengemplang pajak.

Selain itu, terdapat nama 13 kolega dan anggota kabinet Presiden AS Donald Trump yang disebut bermasalah dalam pajak. Nama menantu Presiden Rusia Vldimir Putin juga disebut memunyai persoalan sama.