Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengingatkan agar deklarasi khilafah di kampus sebagaimana pernah terjadi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat tidak terulang lagi.
"Pihak kampus harus bisa mendeteksi dan mencegah jika ada kegiatan tersebut. Jika melihat ada indikasi seperti itu cepat laporkan ke aparat berwajib," ujarnya saat memberikan kuliah umum di hadapan sekitar 500 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (8/11/2017).
Suhardi dalam kuliah umum bertajuk "Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme" itu mengingatkan bahwa penyebaran paham radikal di lingkungan kampus sekarang ini sudah sangat gawat.
"Sudah tidak ada sekat. Kalau kita tidak gerak cepat untuk mengawasinya tentunya ini akan membahayakan anak-anak kita nantinya dan tentunya bangsa ini sendiri," katanya.
Menurut mantan Sekretaris Utama Lemhannas ini, mahasiswa bersamadosen, dekan, hingga rektor memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan, mengidentifikasi radikalisme serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memecahkan suatu masalah jika terjadi hal tersebut di lingkungan pendidikan.
Kepala BNPT juga meminta agar perekrutan tenaga pendidik harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai penyebaran radikalisme justru masuk melalui tenaga pendidiknya itu sendiri.
"Penyaringan harus benar-benar ketat dalam merekrut tenaga pendidik. Jangan ada ideologi-ideologi lain yang diajarkan dosen kepada mahasiswanya," katanya.
Dalam paparannya, Kepala BNPT juga mengingatkan mahasiswa agar pandai memilah dan memilih informasi di dalam era banjir informasi seiring kemajuan teknologi saat ini.
Menurut dia salah satu ekses revolusi di bidang informasi yang membuat dunia tanpa batas adalah tereduksinya semangat kebangsaan. Apalagi di dalam derasnya arus informasi digital itu terdapat pula muatan-muatan yang memecah-belah kerukunan dan kesatuan bangsa.
"Tentunya dibutuhkan kewaspadaan, rasa nasionalisme yang tinggi untuk dapat memilih dan memilah sehingga kerukunan dalam umat beragama, kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan eksistensi NKRI dapat kita pertahankan demi kejayaan bangsa," katanya.
Kuliah umum itu diikuti mahasiswa dari ITB, Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN), Universitas Lang-Lang Buana, Universitas Sanggabuana, Universitas Komputer Indonesia (Unikom). Hadir pula Wakil Rektor ITB Bidang Administrasi, Umum, Alumni dan Komunikasi Dr Miming Miharja dan beberapa staf dosen lainnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Link Resmi Cara Cek Penerima Bansos Kemensos September 2025
-
Cara Cek Bansos Kemensos Tahap III 2025, Bisa Online dan Offline
-
Selain Kepala BNN, Prabowo Angkat Komjen Eddy Hartono Jadi Orang Nomor Satu BNPT
-
Bansos PKH & BPNT 2025 Cair Agustus, Kapan Tepatnya? Cek Jadwal dan Penerima Bantuan Tambahan
-
Syarat Mendapatkan Bansos PKH BNPT 2025, Cek Juga Jadwal dan Nominalnya!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO