Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengingatkan agar deklarasi khilafah di kampus sebagaimana pernah terjadi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat tidak terulang lagi.
"Pihak kampus harus bisa mendeteksi dan mencegah jika ada kegiatan tersebut. Jika melihat ada indikasi seperti itu cepat laporkan ke aparat berwajib," ujarnya saat memberikan kuliah umum di hadapan sekitar 500 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (8/11/2017).
Suhardi dalam kuliah umum bertajuk "Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme" itu mengingatkan bahwa penyebaran paham radikal di lingkungan kampus sekarang ini sudah sangat gawat.
"Sudah tidak ada sekat. Kalau kita tidak gerak cepat untuk mengawasinya tentunya ini akan membahayakan anak-anak kita nantinya dan tentunya bangsa ini sendiri," katanya.
Menurut mantan Sekretaris Utama Lemhannas ini, mahasiswa bersamadosen, dekan, hingga rektor memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan, mengidentifikasi radikalisme serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memecahkan suatu masalah jika terjadi hal tersebut di lingkungan pendidikan.
Kepala BNPT juga meminta agar perekrutan tenaga pendidik harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai penyebaran radikalisme justru masuk melalui tenaga pendidiknya itu sendiri.
"Penyaringan harus benar-benar ketat dalam merekrut tenaga pendidik. Jangan ada ideologi-ideologi lain yang diajarkan dosen kepada mahasiswanya," katanya.
Dalam paparannya, Kepala BNPT juga mengingatkan mahasiswa agar pandai memilah dan memilih informasi di dalam era banjir informasi seiring kemajuan teknologi saat ini.
Menurut dia salah satu ekses revolusi di bidang informasi yang membuat dunia tanpa batas adalah tereduksinya semangat kebangsaan. Apalagi di dalam derasnya arus informasi digital itu terdapat pula muatan-muatan yang memecah-belah kerukunan dan kesatuan bangsa.
"Tentunya dibutuhkan kewaspadaan, rasa nasionalisme yang tinggi untuk dapat memilih dan memilah sehingga kerukunan dalam umat beragama, kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan eksistensi NKRI dapat kita pertahankan demi kejayaan bangsa," katanya.
Kuliah umum itu diikuti mahasiswa dari ITB, Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN), Universitas Lang-Lang Buana, Universitas Sanggabuana, Universitas Komputer Indonesia (Unikom). Hadir pula Wakil Rektor ITB Bidang Administrasi, Umum, Alumni dan Komunikasi Dr Miming Miharja dan beberapa staf dosen lainnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Alarm Bahaya! Ratusan Siswa di 26 Provinsi Terpapar Radikalisme Lewat Medsos dan Game Online
-
BPNT Tahap 2 Bulan Mei 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal, Nominal Bantuan, dan Cara Pencairannya
-
Komdigi Gandeng Duta Damai Perluas Informasi Publik dan Edukasi Digital
-
BNPT Tangkap 230 Orang Terkait Pendanaan Terorisme
-
Soal Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme, Wamenhan: Penegakan Hukum Tetap di Polri
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya