Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, berkomitmen dalam memberikan dukungan di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni meningkatkan kunjungan 20 juta wisatawan asing pada 2019.
“Pembangunan infrastruktur PUPR, berdasarkan keterpaduan pembangunan wilayah adalah untuk menunjang pengembangan kawasan strategis nasional, termasuk pariwisata, lumbung pangan, industri, perdesaan dan perkotaan metropolitan,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.
Dukungan yang diberikan Kementerian PUPR pada 10 KSPN adalah pengembangan kawasan permukiman, konektivitas, penataan bangunan dan lingkungan, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan penyehatan lingkungan permukiman. Sebanyak 10 KSPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 adalah Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Morotai (Maluku Utara), Pulau Komodo-Labuan Bajo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Danau Toba (Sumatra Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika Lombok (NTB), dan Tanjung Lesung (Banten).
Salah satunya adalah KSPN Tanjung Lesung, di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sekitar 128 km dari Jakarta, yang terkenal dengan keindahan pantainya. Saat ini, Kementerian PUPR tengah mengembangkan Kampung Wisata Cikadu, yang diharapkan bisa menjadi destinasi pariwisata baru berbasis pembangunan perdesaan, karena ditunjang oleh potensi sumber daya lokal dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Potensi lain yang dimiliki Desa Cikadu di antaranya, kerajinan batik Cikadu dan agrowisata salak purus. Kementerian PUPR tengah melakukan pengembangan kawasan wisata ini, dengan membangun danau yang dilengkapi taman bermain, restoran apung, dan amphiteater. Selain itu juga tengah membangun infrastruktur pendukung, seperti gerbang kawasan boulevard, plaza, pendopo, dan pelataran parkir.
Untuk menunjang Kampung Wisata Cikadu, Kementerian PUPR menyiapkan pembangunan infrastruktur dasar dan penanganan sanitasi dengan membangun toilet, tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS 3R), MCK Komunal, dan SPAM sebagai sumber air bersih.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Rina Farida, mengatakan, pembangunan infrastruktur di lokasi destinasi pariwisata sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi.
"Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan wisata juga menjadi simbol pariwisata di Indonesia, yang mendukung Nawacita," ungkap Rina, saat melakukan monitoring pekerjaan penataan KSPN Tanjung Lesung baru-baru ini.
Pengembangan infrastruktur di KSPN Tanjung Lesung menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp80 miliar secara tahun jamak (multiyears) 2016-2018. Adapun progress fisiknya telah mencapai 33 persen.
Di sisi konektivitas, Kementerian PUPR membangun jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 84 km untuk menunjang KSPN Tanjung Lesung. Tol Serang-Panimbang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dimana dukungan pemerintah berupa konstruksi sepanjang 33 km, sementara sisanya dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT Wijaya Karya Serang Panimbang, dengan biaya konstruksi sebesar Rp3,56 triliun.
Saat ini, proses pembangunan tol Serang-Panimbang masih dalam tahap pembebasan lahan dan ditargetkan akan operasional pada 2019.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Antrean 1.000 Pencari Kerja di Malaysia Jadi Alarm, Indonesia Terancam Hadapi Situasi Serupa!
-
Revisi Aturan Outsourcing, Wamenaker Jamin Tak Ganggu Iklim Investasi
-
Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih
-
Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!
-
Dari Ulat di Sayuran hingga Korupsi, Warga Ini Tetap Kukuh MBG Harus Jalan
-
Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi
-
Sekelompok Warga Jakarta Gelar Aksi Dukung MBG: Program Harus Lanjut, Koruptor Wajib Ditangkap
-
Dunia Pelototi Kasus Pembunuhan Jurnalis Rico Pasaribu: Investigasi Bongkar Kejanggalan Serius
-
DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta
-
Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Memperkeruh Situasi Nasional, Komunikasi Presiden Ikut Tersorot