Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk koordinasi dan supervisi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Sandiaga mengatakan pertemuan hari ini merupakan kelanjutan kerjasama antara pemerintah Jakarta dan KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan PNS.
"Ya kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi untuk tindak-lanjut MoU kami dengan KPK berkaitan dengan Korsupgah. Untuk pencegahan dan budaya perilaku anti korupsi di lingkungan pemprov DKI," ujar Sandiaga.
Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga meminta KPK mendampingi program Road to Wajar Tanpa Pengecualian selama lima bulan ke depan.
"Tadi ada satu penekanan yang menarik yaitu pendekatan dari beberapa isu adalah KPK akan membantu proses kami dalam road to WTP terutama mengenai beberapa isu-isu utama," katanya.
Ketua Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, mengatakan kerjasama dengan pemerintah Jakarta terkait program pendamping, di antaranya e-planning, e-budgeting.
"Kalau bicara masalah hadir. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Maksudnya adalah program pendampingan terkait masalah ada lima program wajib. Kalau kita sering dengar di luar kita bantu bangun e-planning termasuk biaya terus juga e-budgeting online ya," kata dia
Itu sebabnya, KPK siap mendampingi pemerintah melakukan pencegahan korupsi sejak dini.
"Nah kita coba berikan pendampingan terkait masalah proses hal-hal yang dianggap perlu. Ya itu kita lakukan. Nanti koordinasi ini kita buat ke rencana aksi dari masing-masing SKPD," tuturnya.
KPK akan terus-menerus melakukan pemantauan terhadap pemerintah Jakarta.
"Nanti rencana aksi ini kita sepakati dan ke depan akan kita monitor. Jadi, prosesnya itu dimonitor. Jadi bukan cuma sekedar datang terus nggak ada kabar. Nanti akan rutin nih ketemu dengan pak wagub, bertemu dengan pak gubernur," kata dia.
Sandiaga mengatakan pertemuan hari ini merupakan kelanjutan kerjasama antara pemerintah Jakarta dan KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan PNS.
"Ya kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi untuk tindak-lanjut MoU kami dengan KPK berkaitan dengan Korsupgah. Untuk pencegahan dan budaya perilaku anti korupsi di lingkungan pemprov DKI," ujar Sandiaga.
Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga meminta KPK mendampingi program Road to Wajar Tanpa Pengecualian selama lima bulan ke depan.
"Tadi ada satu penekanan yang menarik yaitu pendekatan dari beberapa isu adalah KPK akan membantu proses kami dalam road to WTP terutama mengenai beberapa isu-isu utama," katanya.
Ketua Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, mengatakan kerjasama dengan pemerintah Jakarta terkait program pendamping, di antaranya e-planning, e-budgeting.
"Kalau bicara masalah hadir. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Maksudnya adalah program pendampingan terkait masalah ada lima program wajib. Kalau kita sering dengar di luar kita bantu bangun e-planning termasuk biaya terus juga e-budgeting online ya," kata dia
Itu sebabnya, KPK siap mendampingi pemerintah melakukan pencegahan korupsi sejak dini.
"Nah kita coba berikan pendampingan terkait masalah proses hal-hal yang dianggap perlu. Ya itu kita lakukan. Nanti koordinasi ini kita buat ke rencana aksi dari masing-masing SKPD," tuturnya.
KPK akan terus-menerus melakukan pemantauan terhadap pemerintah Jakarta.
"Nanti rencana aksi ini kita sepakati dan ke depan akan kita monitor. Jadi, prosesnya itu dimonitor. Jadi bukan cuma sekedar datang terus nggak ada kabar. Nanti akan rutin nih ketemu dengan pak wagub, bertemu dengan pak gubernur," kata dia.
Komentar
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Pekerja di Roxy Mas Tewas Terjepit Lift Anjlok! Jasad Tergantung di Lantai 2 dan 3
-
Puan Jelaskan Makna Filosofis Gedung DPR RI ke PM Modi: Simbol Perjuangan Bangsa Berkembang
-
Puan Sambut Narendra Modi di DPR, Hubungan Parlemen Indonesia-India Diperkuat
-
Buntut Penembakan Ibu Hamil, Massa API Demo di Komnas HAM: Hentikan Pembunuhan Rakyat di Papua!
-
Bobby Terima Penghargaan Adinata Syariah, Bukti Sumut Berkontribusi bagi Penguatan Ekonomi Nasional
-
Narendra Modi Tiba di Gedung Parlemen, Siap Berpidato di Hadapan Anggota DPR
-
Gubernur Bobby Nasution akan Bangun SMK Unggulan Pariwisata Berkonsep Boarding School di Samosir
-
Urus Izin KLB Kini Ditargetkan Selesai 15 Hari
-
KPK Sita Land Cruiser Diduga Barang Suap Bupati Kuansing, Pelat Sudah Diganti
-
Mau Masuk Ancol Gratis? Ini Jadwal dan Cara Mendapatkan Tiketnya