Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 akan turun bila melakukan pembiaran terdahap pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kepuasaan publik terhadap presiden tinggi untuk hal lain. Tapi untuk pemberantasan korupsi belum kuat. Dan kalau ini berlanjut elektabilitas Pak Jokowi akan turun," kata Ray di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Masyarakat cukup senang dengan Jokowi lantaran pembangunan yang dilakukannya dan dipercaya bersih dari korupsi.
"Tapi kalau dia dibiarkan pelemahan KPK, akan berimbas kepada tingkat elektabilitasnya," ujar Ray.
Ray mengingatkan di era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, sudah ada empat orang pimpinan KPK yang dikriminalisasi. Di antaranya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sekarang Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.
"Empat pimpinan KPK di eranya dikriminalisasi dan ini sejarah ini memalukan," tutur Ray.
Sebab itu, Ray berharap Presiden mengingatkan Kepolisian untuk tidak melakukan proses hukum terhadap Agus dan Saut, sebab yang dituduhkan pada keduanya masih dalam konteks pemberantasan korupsi.
Selain itu, Jokowi juga diminta agar mendesak pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
"Tuntaskan kasus Novel Baswedan. Kita akui sikap Presiden sudah tepat cenderung tidak mendukung hak angket DPR. Tapi harus memberikan rasa nyaman pula kepada pegiat antikorupsi, bukan hanya KPK," kata Ray.
Baca Juga: Novanto Tersangka, KPK Harus Penuhi Prosedur Agar Tak Kalah Lagi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama