Suara.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak ingin berspekulasi tentang kemungkinan adanya perubahan rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk Pilkada di Jawa Barat 2018 mendatang.
Bupati Purwakarta tersebut mengaku memilih untuk fokus membangun pengkaderan partai di Jawa Barat. Ia mengatakan, ada jenjang pengkaderan yang sudah menjadi tradisi Partai Golkar. Namun mengakui belakangan ini terlupakan hingga selalu mempengaruhi pengambilan keputusan di internal partainya.
“Pola rekrutmen kader yang sudah berjenjang dan menjadi tradisi di Golkar saya kira sudah lama tidak berjalan dengan baik, tidak lagi berpijak pada sistem, mekanisme dan aturan partai sehingga keputusan yang diambil lebih kepada hasil bisikan, bukan sistem. Ini ke depan harus diubah agar Golkar kembali pada khittahnya,” kata Dedi, Selasa (21/22/2017).
Meski demikian, Dedi mengaku sejak awal memahami keputusan dari DPP yang tidak memberikan rekomendasi kepada di Pilkada Jawa Barat. Kata dia, itu karena ada latar belakang psikologis, sosiologis dan faktor lain dibalik keinginan tersebut.
“Dari awal saya memahami apa yang menjadi latar belakang DPP Golkar merekomendasikan orang lain. Sebagai kader, saya memahami kondisi itu sebagai bagian dari pendewasaan politik saya,” ujar Dedi.
Isu pergantian Ketua Umum pasca Setya Novanto ditahan KPK, pun tak akan membuatnya merasa 'besar kepala' menghadapi situasi politik ke depan. Ia menyerahkan sepenuhnya terkait rekomendasi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru.
“Itu menjadi ranah pimpinan baru. Saya yakin pimpinan yang baru berpijak pada mekanisme partai sehingga melahirkan keputusan politik yang bisa diterima oleh semua pihak. Fokus saya bukan rekomendasi, melainkan penyelamatan partai,” tutur Dedi.
Perjalanan karir dan pengabdiannya yang begitu panjang sebagai kader Golkar, kata Dedi, dihibahkan untuk pembangunan baik di Purwakarta maupun dalam cakupan wilayah Jawa Barat.
“Golkar sudah berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia sejak lama. Sehingga Partai Golkar sudah menjadi aset bangsa. Jangan sampai, tumbuh kembang partai ini terhambat oleh langkah-langkah yang kontraproduktif,” kata Dedi.
Baca Juga: Rapat Pleno Antisipasi Golkar Tak Tersandra Kasus Korupsi Setnov
Berita Terkait
-
Mega Salsabillah Sentil Balik Deddy Corbuzier dan KDM soal Penjual Es Gabus, Alasannya Keren Banget
-
Di Balik Duka Longsor Bandung Barat, Adakah Dosa Pembangunan yang Diabaikan Pemerintah?
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Saat Materi Pandji Pragiwaksono Jadi Urusan Polisi, Para 'Korban' Roasting Malah Santai Banget
-
Dedi Mulyadi dan Willy Bongkar Sisi Gelap Gunung Emas: 70 Ribu Gurandil dan Raup 250 Kg Emas
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum