Suara.com - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak semua DPD tingkat provinsi bertemu DPP untuk membahas nasib partai berlambang Pohon Beringin, setelah Ketua Umum Setya Novanto ditahan KPK karena terlibat kasus korupsi proyek KTP elektronik.
"Harus segera terjadi pembicaraan antara DPD I dengan DPP. Pembicaraannya kan tidak ada forum yang terlalu formal, kemudian mengambil solusi secara bersama-sama untuk segera menyelesaikan kemelut DPP Golkar," kata Dedi di kantor Kosgoro, Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Dengan demikian, lanjut Dedi, Golkar dapat segera keluar dari persoalan yang membelit kekinian. Hal itu penting karena tahun depan sudah masuk “tahun politik”, dimulai dari pagelaran pilkada serentak.
Jika tak segera diselesaikan, Dedi meyakini Golkar tak akan leluasa menghadapi ajang kontestasi politik, baik Pilkada 2018 maupun rangkaian Pemilihan Umum 2019.
"Caranya, nanti dibikin musyawarah antara DPD I dengan DPP. Setelah itu bikin musyawarah nasional, apa itu prosesnya bagaimana, terserah lah nanti. Nanti akan kami lakukan sesuai saran Pak Ridwan Hisjam," ujar Dedi.
Dedi menyarankan perubahan harus dimulai paling lambat pada awal bulan Desember 2017, arena Januari 2018 adalah bulan dimulai momentum pilkada.
"Harus cepat, nggak boleh lagi lebih dari bulan Desember. Kalau Bang Agung Laksono selambat-lambatnya akhir bulan Desember, kalau menurut saya tidak. Selambat-lambatnya awal Desember, karena akhir Desember itu Januari. Itu sudah memasuki tahapan pilkada, pendaftaran. Tak lagi ada waktu untuk mengubah diri. Karena kalau tidak merubah diri pada tahun ini, nanti akan berat sekali pada tahun 2019," jelasnya.
Dedi juga tidak menyarankan adanya Musyawarah Nasioanal Luar Biasa. Bagi dia, cukup DPP bermusyawarah dengan DPD I, dan duduk bersama mencari solusi terbaik.
Baca Juga: Berantas Hama di Balai Kota dan Rumah Dinas, Anggaran Rp280 Juta
"Yuk kita cari solusi dari kemelut partai ini. Saya katakan kita gagah menduduki posisi penting di Golkar baik DPD I maupun II, tak ada artinya kalau Golkar tidak ada pemilihnya," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet
-
Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur dengan Danantara, Tapi...
-
Prabowo Bersiap Naikkan Gaji ASN hingga TNI/Polri, Guru dan Nakes Jadi Prioritas Utama
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Geger di India, Wabah Amoeba Pemakan Otak Renggut Nyawa Bayi hingga Lansia
-
Tepis Kabar Rektor IPB Arif Satria Bakal Dilantik Jadi Kepala BRIN, Mensesneg: Belum Ada Hari Ini
-
Alasan Kuat Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN: Beliau COO Danantara
-
Profil Dony Oskaria, Plt Menteri BUMN Pilihan Prabowo yang Hartanya Tembus Rp 29 Miliar
-
Polisi Bongkar Modus Lempar Bola Komplotan Copet di Halte TransJakarta, Begini Praktiknya!
-
Sudah Komitmen, Mensesneg Sebut Mahfud MD Bakal Diajak Gabung ke Tim Reformasi Kepolisian