Suara.com - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak semua DPD tingkat provinsi bertemu DPP untuk membahas nasib partai berlambang Pohon Beringin, setelah Ketua Umum Setya Novanto ditahan KPK karena terlibat kasus korupsi proyek KTP elektronik.
"Harus segera terjadi pembicaraan antara DPD I dengan DPP. Pembicaraannya kan tidak ada forum yang terlalu formal, kemudian mengambil solusi secara bersama-sama untuk segera menyelesaikan kemelut DPP Golkar," kata Dedi di kantor Kosgoro, Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Dengan demikian, lanjut Dedi, Golkar dapat segera keluar dari persoalan yang membelit kekinian. Hal itu penting karena tahun depan sudah masuk “tahun politik”, dimulai dari pagelaran pilkada serentak.
Jika tak segera diselesaikan, Dedi meyakini Golkar tak akan leluasa menghadapi ajang kontestasi politik, baik Pilkada 2018 maupun rangkaian Pemilihan Umum 2019.
"Caranya, nanti dibikin musyawarah antara DPD I dengan DPP. Setelah itu bikin musyawarah nasional, apa itu prosesnya bagaimana, terserah lah nanti. Nanti akan kami lakukan sesuai saran Pak Ridwan Hisjam," ujar Dedi.
Dedi menyarankan perubahan harus dimulai paling lambat pada awal bulan Desember 2017, arena Januari 2018 adalah bulan dimulai momentum pilkada.
"Harus cepat, nggak boleh lagi lebih dari bulan Desember. Kalau Bang Agung Laksono selambat-lambatnya akhir bulan Desember, kalau menurut saya tidak. Selambat-lambatnya awal Desember, karena akhir Desember itu Januari. Itu sudah memasuki tahapan pilkada, pendaftaran. Tak lagi ada waktu untuk mengubah diri. Karena kalau tidak merubah diri pada tahun ini, nanti akan berat sekali pada tahun 2019," jelasnya.
Dedi juga tidak menyarankan adanya Musyawarah Nasioanal Luar Biasa. Bagi dia, cukup DPP bermusyawarah dengan DPD I, dan duduk bersama mencari solusi terbaik.
Baca Juga: Berantas Hama di Balai Kota dan Rumah Dinas, Anggaran Rp280 Juta
"Yuk kita cari solusi dari kemelut partai ini. Saya katakan kita gagah menduduki posisi penting di Golkar baik DPD I maupun II, tak ada artinya kalau Golkar tidak ada pemilihnya," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat