Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy meminta Mahkamah Kehormatan Dewan menjadikan kasus dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto sebagai prioritas.
Dia menginginkan MKD segera menggelar rapat untuk segera memutuskan perkara ini.
"Ya harus jadi prioritas MKD sekarang. Saya kira ini harus jadi prioritas. Terserah keputusannya seperti apa MKD. Cuma harus segera rapat. Kalau nggak rapat, berarti MKD ini nggak responsif ini," kata Lukman di DPR, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Menurutnya, isu yang menimpa Novanto sudah menjadi konsumsi publik secara masif. Atas alasan itu pula, Lukman mengatakan MKD harus segera merespon masalah ini.
MKD mengklaim akan menindaklanjuti masalah ini dengan cara melakukan rapat internal konsultasi dengan fraksi-fraksi. Namun, menurut Lukman, rapat konsultasi tidak perlu dilakukan MKD. Sebab, MKD merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR.
"Nggak perlu itu, MKD itu sudah ada kewenangannya di dalam UU MD3 dan orang-orang yang diutus di MKD itu adalah sudah merupakan perwakilan fraksi-fraksi, ya sudah ngapain lagi pakai rapat-rapat konsultasi lagi," ujar Lukman.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Usai dari Cilegon, Prabowo Ratas di Istana Bahas 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun
-
Geger Ekspor Ilegal CPO: 87 Kontainer Disita, Negara Terancam Rugi Ratusan Miliar
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama