Suara.com - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI Arif Rahman Hakim mengatakan anggaran untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 telah disepakati jumlahnya sekitar Rp10,8 triliun.
"KPU memang mendapatkan anggaran yang totalnya cukup besar. Untuk 2018 ini jumlahnya sekitar Rp10,8 triliun," kata Arif di Yogyakarta, Kamis (23/11/2017) malam.
Menurut Arif, sebanyak 51 persen dari total anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
"Rp10,8 triliun yang diberikan ke KPU hampir 51 persen diperlukan untuk membiayai badan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS). Artinya lebih dari Rp5 triliun atau mendekati Rp6 triliun untuk membiayai badan penyelenggara ad hoc," ujar Ariif.
Arif menjelaskan, untuk menjalankan Pilkada 2018 dengan jumlah pemilih mendekati 200 juta, lalu jumlah TPS sekitar 800 ribu TPS, maka KPU membutuhkan sebanyak 5 juta orang untuk ikut tergabung dalam badan penyelenggara ad hoc.
"Kita dihitung, melibatkan sekitar 5 juta orang untuk duduk di badan penyelenggara ad hoc," tutur Arif.
Untuk diketahui, KPU akan menggelar Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Ada 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti