Suara.com - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa Golkar akan tetap menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub), tak tergantung pada hasil gugatan praperadilan yang diajukan oleh ketua umum nonaktif Setya Novanto yang kini ditahan KPK.
Nusron menyampaikan hal itu usai menghadiri pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat dengan 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat I Golkar di Jakarta, Sabtu malam (25/11/2017). Adapun dalam pertemuan tersebut DPD I Golkar sepakat menerima hasil rapat pleno Golar dan patuh untuk tak menggelar munaslub.
"Kamis (30/11/2017) sudah bicara siapa calonnya. Hari Kamis isunya sudah bergeser bukan lagi munaslub atau tidak. Tapi siapa calonnya," kata Nusron.
Ia menegaskan bahwa kalau nanti Novanto kalah di praperadilan, maka otomatis munaslub akan digelar. Dan jika Novanto menang di praperadilan pun Munaslub tetap akan digelar.
"Kalau sampai menang ya tinggal diatur positioningnya yang pimpin munaslub bisa jadi beliau (SN). Tapi tetap ada Munaslub," katanya.
Dalam rapat tersebut ada dua keputusan yang diumumkan. Pertama adalah DPD I menyatakan bahwa mereka konsisten mendukung keputusan rapat pleno. Yang kedua DPD Golkar se-Indonesia tetap mencermati dinamika yang berkembang dengan tetap berpedoman pada AD/ART Golkar dan peraturan partai.
Namun, Nusron Wahid yang juga ikut dalam rapat yang berlangsung secara tertutup itu menggambarkan suara DPD I Golkar yang berkeinginan untuk menggelar munaslub.
"Ya suasana kebatinan mengarahnya kesana (Munaslub). Kalau toh ada bahasa-bahasa yang lebih halus dalam rangka bahasa menjaga perasaan. Tapi emang semua sudah rata-rata punya basis kesadaran, partai ini kalau mau selamat emang harus Munaslub. Hanya masalah waktu," kata Nusron.
Nusron memperkirakan Munaslub untuk mencari Ketua Umum baru akan digelar dalam waktu dekat ini. Tepatnya pada tanggal 15 Desember.
"Insyaallah. Bila Allah menghendaki," kata Nusron.
Adapun calon yang paling dikehendaki sebagian besar pengurus DPD I Golkar, klaim Nusron adalah Menteri Perindustrian saat ini, Airlangga Hartanto.
"Airlanga lebih diuntungkan. Yang jelas Airlangga lebih dominan dari akar rumput. Nama lain ada Pak Idrus," kata Nusron.
Berita Terkait
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Bahlil 'Dihujat' di Medsos, Waketum Golkar Idrus Marham: Paradoks Demokrasi
-
Penyebar Meme Bikin Underbow Golkar Ngamuk, Bahlil Lahadalia Justru Santai: Sudahlah Saya Maafkan
-
'Harus Adil' Permintaan Khusus Golkar Jelang Sidang MKD yang Putuskan Nasib Adies Kadir
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting