Suara.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta tahun 2018 disepakati eksekutif dan legislatif sebesar Rp77,1 triliun. Saat ini, rancangan tersebut tinggal menunggu pengesahan. Jika disahkan berarti nilainya lebih besar dibandingkan APBD tahun 2017 yang hanya Rp 70,19 triliun.
"APBD (2018) naik karena pendapatannya naik pembiayaan naik," ujar Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Sandiaga memastikan kenaikan anggaran tahun depan untuk kepentingan masyarakat, terutama mereka yang selama ini masih hidup miskin.
"Tapi yang dapat kami pastikan ini APBD untuk rakyat, rakyat termarjinalkan rakyat yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Anggaran ini berpihak kepada warga khususnya warga yang ada di strata warga kurang mampu," kata dia.
Minta bantu pengawasan
Untuk memastikan semua anggaran digunakan secara tepat sasaran, Sandiaga mengapresiasi masukan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat.
"Jadi ini yang kami pastikan kalau ada masukan dari masyarakat dari LSM dari NGO (non governmental organization) ini kita sisir lagi dan kita pastikan tepat sasaran dan tepat manfaat anggarannya," kata Sandiaga.
Menurut Sandiaga pengawasan masyarakat ikut menentukan apakah anggaran dipakai secara tepat atau tidak. Sandiaga tidak ingin kasus-kasus penggunaan anggaran yang tidak tepat terulang di masa pemerintahannya.
"Masyarakat harus mengawasi semuanya, saya mengawasi semua mengawasi semua dan kita mengawasi. Jadi dengan begitu lebih banyak dampak dari gerakan. Kemarin ini hanya lepas perencanaannya diketoknya saja, tapi setelah itu nggak ada yang awasi," tutur Sandiaga.
Sandiaga menginginkan jangan ada yang menghambur-hamburkan uang negara.
"Kita pastikan pas lagi nanti tidak terhamburkan, tidak berhambur-hamburan uangnya, tapi betul-betul efektif. Pengalamanlah kalau lagi membangun usaha kan bagaimana biaya ditekan serendah mungkin penghasilan di tingkatkan setinggi mungkin," kata dia.
Berita Terkait
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya