Suara.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta tahun 2018 disepakati eksekutif dan legislatif sebesar Rp77,1 triliun. Saat ini, rancangan tersebut tinggal menunggu pengesahan. Jika disahkan berarti nilainya lebih besar dibandingkan APBD tahun 2017 yang hanya Rp 70,19 triliun.
"APBD (2018) naik karena pendapatannya naik pembiayaan naik," ujar Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Sandiaga memastikan kenaikan anggaran tahun depan untuk kepentingan masyarakat, terutama mereka yang selama ini masih hidup miskin.
"Tapi yang dapat kami pastikan ini APBD untuk rakyat, rakyat termarjinalkan rakyat yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Anggaran ini berpihak kepada warga khususnya warga yang ada di strata warga kurang mampu," kata dia.
Minta bantu pengawasan
Untuk memastikan semua anggaran digunakan secara tepat sasaran, Sandiaga mengapresiasi masukan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat.
"Jadi ini yang kami pastikan kalau ada masukan dari masyarakat dari LSM dari NGO (non governmental organization) ini kita sisir lagi dan kita pastikan tepat sasaran dan tepat manfaat anggarannya," kata Sandiaga.
Menurut Sandiaga pengawasan masyarakat ikut menentukan apakah anggaran dipakai secara tepat atau tidak. Sandiaga tidak ingin kasus-kasus penggunaan anggaran yang tidak tepat terulang di masa pemerintahannya.
"Masyarakat harus mengawasi semuanya, saya mengawasi semua mengawasi semua dan kita mengawasi. Jadi dengan begitu lebih banyak dampak dari gerakan. Kemarin ini hanya lepas perencanaannya diketoknya saja, tapi setelah itu nggak ada yang awasi," tutur Sandiaga.
Sandiaga menginginkan jangan ada yang menghambur-hamburkan uang negara.
"Kita pastikan pas lagi nanti tidak terhamburkan, tidak berhambur-hamburan uangnya, tapi betul-betul efektif. Pengalamanlah kalau lagi membangun usaha kan bagaimana biaya ditekan serendah mungkin penghasilan di tingkatkan setinggi mungkin," kata dia.
Berita Terkait
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional