Suara.com - Dana hibah untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jakarta sebesar Rp1,5 miliar yang masuk RAPBD tahun 2018 akhirnya dicoret badan anggaran.
Yang termasuk pertama-tama menyoal usulan anggaran tersebut yaitu anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan William Yani.
"Kenapa DPD (dianggarkan), dapat Rp1,5 miliar," ujar William dalam rapat banggar yang berlangsung di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, hari ini.
Kepala Kesbangpol Jakarta Darwis mengungkapkan pemerintah sudah pernah menganggarkan dana hibah untuk DPD Provinsi Jakarta, tetapi belum bisa cair hingga saat ini karena kendala aturan.
"Dia itu harus meminta persetujuan sekjen DPD RI," kata Darwis.
Darwis menjelaskan pemerintah pusat pada awal 2017 membuat aturan baru.
"Karena hibah ini begitu diserahkan menjadi bukan lagi APBD tapi menjadi APBN. Sampai saat ini walaupun beberapa anggotanya minta tolong, kita nggak bisa cairkan. Maka untuk tahun ini juga kita usulkan lagi Rp1,5 miliar, ini belum tentu juga besok dicairkan," katanya.
Setelah mendengar penjelasan Darwis, William meminta dana hibah untuk DPD dibatalkan karena sudah dua kali dianggarkan, namun tidak bisa dicairkan.
"Untuk apa dicantumkan Rp1,5 miliar, dia kan punya anggaran sendiri," kata William.
Usai mendengar sikap William, Darwis mengatakan: "Kalau ditanya itu sama saya mungkin kembali lagi, 11-12 pak. Makasih."
Sebagian peserta rapat tertawa. Sebagian lagi dongkol.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Nasdem Bestari Barus meminta Darwis menjelaskan apa maksud kata-kata "sebelas duabelas."
"Apa itu pak sebelas duabelas pak? Kalau nggak jelas hapus saja. Coret," kata Bestari.
"Silakan bapak punya hak," Darwis menjawab.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif meminta Darwis jangan panik menjawab pertanyaan. Dia meminta Darwis menjawab saja dengan jelas.
Tag
Berita Terkait
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
Divonis Bersalah Meski Bebas Bersyarat, Pendukung Laras: Ini Keadilan Setengah Jalan
-
Bukan Pak Ogah, Polisi Ungkap Dalang di Balik Rantai Viral Exit Tol Rawa Buaya
-
Mahfud MD Sebut Kapolri Akui Rekrutmen Polri Ada Titipan: Dibuat Kuota Khusus untuk Masukkan Orang
-
Fakta Penting Stunting dan Upaya Nyata Mengatasinya
-
RUU Disinformasi Masih Wacana, Mensesneg Sebut untuk Pertanggungjawaban Platform Digital
-
KPK Bantah Lindungi Bos Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Rieke 'Oneng' Desak Negara Serius Tangani Isu Child Grooming, Singgung E-Book Aurelie Moeremans
-
Sidang Gugatan Ucapan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 98: Psikolog UI Ditegur Hakim karena Minum
-
BK DPR Ungkap Jantung RUU Perampasan Aset: Aset Rp 1 Miliar Bisa Disita
-
Bukan Hanya Nadiem, Ini Alasan Kejaksaan Sering Minta Bantuan TNI untuk Pengamanan Kasus Korupsi