Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) rapat dengan Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan. mereka membahas persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019.
"Yang dipaparkan nanti untuk pemilihan kepala daerah, apa saja tahapan yang sudah kita jalankan dan apa saja kebutuhan-kebutuhan kita sudah terpenuhi apa tidak. Untuk pemilu nasional, tahapan yang sudah dikerjakan, sampai sampai sejauh ini apa saja putusan yang sudah dihasilkan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Arief juga mengatakan jika e-KTP belum jadi secara fisik akan diganti menggunakan surat keterangan. Menurutnya, surat keterangan tersebut isinya sama, asalkan datanya sudah direkam.
"Tapi kalau sudah direkam maka KPU dan Kemendagri dalam hal ini bisa meyakinkan bahwa yang bersangkutan tercatat tinggal datanya di salah satu tempat di wilayah Indonesia. Tapi kalau dia belum direkam, kita tidak bisa memastikan," katanya.
Mengenai anggaran, KPU menganggarkan Rp11,9 Triliun untuk Pilkada 2018. Anggaran tersebut tidak termasuk anggaran untuk aparat keamanan, Bawaslu dan pihak terkait lainnya.
"Semua stakeholder membuat aktivitas sesuai dengan peran masing-masing," kata Arief.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik