Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali meminta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mundur dari jabatannya jika ingin maju pada pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 mendatang. Itu disampaikan oleh Zainudin berdasarkan etika yang berlaku bagi siapapun yang meninggalkan tugasnya dalam waktu yang cukup lama.
"Kalau ditanya apakah harus mundur atau tidak, saya kira etikanya harus mundur karena meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan kemudian berkonsentrasi untuk melakukan kampanye sosialisasi dan berbagai hal dalam rangka pencalonan," kata Zainudin di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Zainudin mengatakan sebagai pembantu presiden, Khofifah harus menyampaikan keinginannya terlebih dahulu kepada presiden. Politikus Golkar tersebut mengatakan saat meminta restu itu, Khofifah juga sekaligus menyampaikan permohonan pengunduran diri.
"Makanya memang sudah selayaknya posisi di kabinetnya ditinggalkan," katanya.
Zainudin menambahkan hal yang sama juga berlaku buat anggota DPR, DPD, dan DPRD. Karena itu menurut Zainudin setiap orang yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah harus sudah mempertimbangkan resiko tersebut.
"Saya kira, ya sudah seperti ini, kalau sudah ada tekad maju sebagai calon kepala daerah, maka harus total. Total dimaksud dengan konsekuensi yang akan dijalani itu ya harus ditempuh," kata Zainudin.
Zainudin mengatakan tidak ada aturan khusus bagi calon yang menjabat sebagai menteri untuk mundur.
"Yang mengatur secara pasti sih tidak ada ya, tetapi kepantasannya karena menteri itu kan pembantu presiden. Berkenan tidak yang dibantu ini kita meninggalkan tugas dan pekerjaan dengan jangka waktu cukup panjang, saya kira Pak Presiden ada pertimbangannya," katanya.
Khofifah akan maju pada Pilgub Jawa Timur pada tahun 2018 mendatang. Khofifah akan berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak. Pasangan ini sudah mengantongi dukungan dari tiga partai besar, yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
Baca Juga: Sudah Terima Surat Izin, Jokowi Bakal Panggil Khofifah
Sementara pasangan lainnya yang siap maju pada Pilgub Jatim adalah pasangan Gus Ipul-Abdullah Azwar Anas. Pasangan ini secara resmi diusung oleh PDI Perjuagan dan PKB. Sementara PKS berpeluang besar beeganung bersama PDIP dengan PKB mendukung Gus Ipul-Abdullah Azwar Anas.
Tag
Berita Terkait
-
Sekolah Rakyat di Situbondo Tetap Jalan 2026, Bupati Tegaskan Tidak Sepi Peminat
-
'Ruangnya Dibuka Seluas-luasnya': DPR Respons Positif Usulan Sistem Pemilu dari Perludem
-
'Spill' dari Senayan, Anggota DPR Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Sudah Jalan
-
Bobby Nasution Viral Suruh Truk Aceh Ganti Pelat BK, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
Terkini
-
Efek Ammar Zoni: DPR Siap-siap Bentuk Panja Khusus Bongkar Borok Lapas
-
Presiden Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, KPK: Wajib Setor LHKPN!
-
Pramono Anung Bakal 'Sulap' Sumber Waras Jadi RS Kelas A yang Ikonik Setelah 10 Tahun Mangkrak
-
Kontak Senjata di Intan Jaya Pecah! 14 OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Sandera
-
MUI Resmikan Fatwa Syariah Penyaluran Zakat dan Infak melalui Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini Instruksi Pramono kepada Jajarannya
-
Mahfud MD 'Spill' Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Budi Prasetyo: Silakan Laporkan ke KPK
-
Kupang Diguncang Kasus Prostitusi Online Anak, Menteri PPPA Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Ahli Gizi Soroti Makan Bergizi Gratis: SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Nasional
-
Trauma Kasus Lama? Gubernur Pramono Minta KPK Kawal Proyek Pembangunan RS Sumber Waras