Suara.com - Amnesty Internasional Indonesia melalukan gerakan #JoinForces. Gerakan ini untuk mengajak masyarakat bersatu dalam gerakan HAM lokal dan nasional di Indonesia yang sekarang melemah.
"Acara kamisan (7/12/2017) menjadi satu langkah solidaritas terhadap tragedi-tragedi kemanusiaan yang tanpa lelah dan peluncuran Amnesty Internasional Indonesia," Ujar Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, didaerah Menteng, Jakarta, Senin (4/1/2017).
Usman juga menjelaskan tantangan dari HAM di Indonesia saat sekarang, terlebih lagi menjelang pilkada serentak.
"Pertama pemerintah tersedot kedalam energi untuk mengatasi melambatnya ekonomi, yang kedua menguatnya politik identitas penggunaan agama untuk tujuan politik, dan yang ketiga tantangan negara betul-betul hati-hati didalam merespon kelompok politik identitas tanpa melebih-lebihkan," Ujar Usman.
Usman mengatakan terdapat dua hipotesa, yang pertama adalah agenda pelanggaran HAM masa lalu telah menjadi janji presiden, agenda Ham untuk pelanggaran berat selalu dikesampingkan karena prioritas politik yang lainnya. Sedangkan yang kedua dimana prioritas politik merupakan potensi mendatangkan permasalahan hak asasi manusia.
"Prioritas politik diantara lain, mengatasi melambatnya ekonomi, penguatan politik identitas dan yang ketiga adalah respon negara yang berlebihan sehingga malah memperkuat satu nasionalisme yang sempit," Jelas Usman.
Usman juga menyerukan "Rapatkan barisan, satuan kekuatan, join forces", dimana bukan hanya masyarakat yang ikut tetapi juga para pemegang keputusan.
---
Pada acara kamisan, 7 Desember 2017, Amnesty hanya sebagai medium, yang menjadi tempat agar para pejuang tragedi-tragedi HAM dapat menyuarakan suara mereka.
Baca Juga: Komnas HAM: Kelompok Bersenjata Jadikan 1300 Warga Sebagai Tameng
Pihak Amnesty dalam konferensi pers mengundang Paian Siahaan dan istrinya sebagai orangtua dari Ucok Siahaan yang hilang di tragedi 98.
"Dia (Ucok) dibawa dari kostnya, kami juga tidak mengerti kenapa dia diambil, padahal dia tidak terlalu aktif didalam politik tetapi dia orangnya keras dan peduli dengan sesama," Ujar Paian.
Paian merasa pemerintah tidak memberikan perhatian kepada para pejuang dan orang tua yang mencari anaknya dalam kasus tragedi 98
"Tidak mendapat perhatian dari pemerintah, permasalahanya karena ketidakjelasan keberadaannya"ujar Paian.
Paian sebagai orang tua dari anak yang diculik pada tragedi 98 hanya meminta kejelasan, apakah anaknya sudah meninggal atau masih hidup di suatu tempat.
"Terpenting saat ini perlu kepastian apakah sudah meninggal, maka kita akan memperjuangkan akta kematian dan urusan kartu keluarga, karena sampai sekarang namanya masih ada," Kata Paian.
Berita Terkait
-
Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah
-
Amnesty: Pencalonan Soeharto Pahlawan Cacat Prosedur dan Sarat Konflik Kepentingan!
-
Amnesty International Ingatkan Prabowo: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Jadi Akhir dari Reformasi
-
KontraS Menolak Keras! Soeharto Mau Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Kelam Orde Baru Jadi Sorotan
-
Dilema Moral Gelar Pahlawan Soeharto, Bagaimana Nasib Korban HAM Orde Baru?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
-
Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
-
Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
-
Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
-
Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah
-
Dinilai Bukan Pelanggaran Etik, Ahli Hukum Sebut Ucapan Adies Kadir Hanya Slip Of The Tongue
-
Misteri 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Kwitang, Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus
-
Legal Standing Dipertanyakan Hakim MK, Pemohon Uji UU TNI Singgung Kasus Almas
-
Aksi Solidaritas Tempo di Makassar Ricuh, Jurnalis Dipukul
-
Tegas! Ketua Banggar DPR Sebut Danantara yang Wajib Bayar Utang Whoosh