Suara.com - Anggota Fraksi Nasional Demokrat DPR Taufiqulhadi menilai Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo layak menggantikan Setya Novanto di kursi ketua DPR. Novanto merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Saya berpikiran di Golkar ada pribadi yang menurut saya memiliki ketokohan seperti itu, yaitu Bambang Soesatyo. Beliau sosok yang tepat karena dia tidak track record soal hukum. Kedua punya komunikasi yang baik," kata Taufiqulhadi di DPR, Jakarta, Selasa (5/12/2027).
Menurut Taufiqulhadi, Bambang dapat diterima oleh banyak kalangan.
Bambang dianggap memiliki track record dan kadar intelektual yang baik dalam kepemimpinan.
"Dia juga salah seorang anggota DPR yang terpilih beberapakali. Sehingga memiliki pengalaman baik jadi anggota DPR," katanya.
"Dan sekarang menjadi pimpinan komisi III, kepemimpinannya kuat ketokohannya kuat. Karena itulah dia tepat," Taufiqulhadi menambahkan.
Taufiqulhadi mengatakan siapa pengganti Novanto memang hak Golkar, tetapi partai ini sebaiknya tetap mendengarkan pandangan dari fraksi lain.
"Kami berpikir bahwa masalah Ketua DPR itu adalah menjadi hak yang dipertahankan Golkar, tetapi baiknya memperhitungkan pandangan-pandangan dari berbagai fraksi lain," ujar Taufiqulhadi.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Ahmad Saroni menilai DPR sekarang butuh figur muda, seperti Bambang. Figur yang dinilai dapat menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kinerja dewan.
Dia menilai Bambang peka terhadap kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta mampu berkomunikasi dengan luwes dalam pendekatan dengan fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR.
Sahroni memandang Bambang akan mampu menciptakan komunikasi efektif pada lembaga legislatif di Republik ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan baik antara Komisi III dengan penegak hukum selaku mitranya.
“Kemampuannya memimpin Komisi III DPR membuktikan kapasitas sebagai sosok muda yang mempunyai kemampuan politik dan kenegaraan yang bagus,” ujar Sahroni.
Tag
Berita Terkait
-
Stop Rekrut Honorer! Mendagri: Pakai APBD untuk Bangun Jalan, Bukan Gaji Tim Sukses!
-
Pemerintah dan DPR Sepakati Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil dalam RUU Polri
-
Tak Perlu S1! Panja RUU Polri Sepakati Syarat Masuk Polisi Tetap Minimal Lulusan SMA
-
Dasco Bahas Percepatan Investasi dan Tata Kelola Ekspor Bersama Sejumlah Menteri
-
Waspada Badai PHK! Pemerintah Gelar Rapat Khusus Pekan Depan
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
KPK Tahan Bos Maktour dan Ketua Kesthuri dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Gowes 8.000 Km dari Iran ke Indonesia, Arezoo Eskandari Bawa Misi Perdamaian dan Bahasa Kebaikan
-
Kasus Silmy Karim Jadi Evaluasi, Menteri Imigrasi Akui Sistem Tak Cukup Tanpa Integritas
-
Jejak Uang Rp145,5 Miliar Kasus Imigrasi, KPK Temukan Aset Kripto Rp1,2 Miliar
-
Jadi Penasihat Prabowo, Said Iqbal Bicara Buruh Tetap Demo atau Tidak?
-
Masih Bingung? Ini Perbedaan Perpres PARD dan PP Tunas dalam Perlindungan Anak di Ranah Digital
-
Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit
-
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Langsung Suarakan Hapus Outsourcing
-
Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
-
Jadi Penasihat Khusus Presiden, Akankah Said Iqbal Tetap Kritis Bela Buruh?