Suara.com - Presiden Joko Widodo berencana akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Amerika Serikat terkait pengakuan sepihak Yarusalem sebagai Ibu Kota Israel. Nota diplomatik ini mengenai sikap Indonesia yang mengecam keras pengakuan sepihak Presiden AS Donald Trump tersebut.
"Nanti akan ditindaklanjuti oleh Kemenlu (nota diplomatik)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).
Jokowi pun mengaku belum tahu apakah sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Amerika itu akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara atau tidak. Yang terpenting saat ini, lanjut dia, adalah agar Organisasi Kerjasama Islam (OKI) segera menggelar sidang khusus menyikapi pengakuan sepihak AS tersebut.
"Belum tahu (apakah sikap Indonesia mengecam AS atas pengakuan sepihak itu berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara). Tetapi yang jelas nanti kalau OKI sudah memutuskan untuk segera bersidang, saya akan datang langsung di sidang OKI tersebut," ujar dia.
Jokowi juga belum mau berkomunikasi dengan Trump atas pengakuan sepihaknya itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin berbicara terlebih dahulu di sidang khusus OKI untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.
"Nanti setelah sidang OKI (berkomunikasi dengan Trump). Hal yang paling penting sidang OKI," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia guna menyampaikan langsung sikap Pemerintah Indonesia. Sikap Pemerintah Indonesia adalah mengecam keras pengakuan sepihak pemerintah AS tersebut.
"Saya perintahkan Menlu memanggil Dubes AS untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia," ujar dia.
Dalam konfrensi pers tersebut, Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Selain itu juga tampak hadir Juru Bicara Presiden Johan Budi SP dan Setaf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Baca Juga: Hadassah Indonesia: Yerusalem Ibu Kota Israel Dulu dan Selamanya
Berita Terkait
-
Fadli Zon: Sikap Trump Soal Yerusalem Kontra Perdamaian Dunia
-
Hadassah Indonesia: Yerusalem Ibu Kota Israel Dulu dan Selamanya
-
Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Indonesia Panggil Dubes
-
Jokowi Bersama Pimpinan Dunia Kecam Putusan Trump
-
Menteri PUPR: Kepemilikan Aset Jalan Tol Tetap Milik Pemerintah
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?