Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki satu suara terkait keputusan Presiden AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Semua negara di OKI satu suara terkait Yerusalem, satu suara dukungan dari negara OKI sangat bulat," kata Retno Marsudi ketika memberikan keterangan mengenai hasil KTT Luar Biasa OKI di Isranbul, Rabu (13/12) malam.
Semua negara OKI menolak keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia akan terus berupaya dokumen-dokumen yang dihasilkan dari KTT LB OKI itu dapat diimplementasikan.
"Kita akan melihat satu per satu dokumen tersebut dan memberikan bantuan, kemudiaan kita akan terus berkomunikasi dengan DK PBB dan kita sampaikan yang paling penting adalah dokumen-dokumen itu bisa dilaksanakan," katanya.
Retno menyebutkan KTT LB OKI mengenai Yerusalem baru saja selesai dan KTT mengadopsi dua dokumen, yaitu satu komunike final dan kedua resolusi. Dalam statementnya, Presiden Joko Widodo menekankan atau mengusulkan adanya enam hal.
Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan bilateral dari Amerika Serikat terkait Yerusalem tersebut. Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina. Kedua, Presiden Jokowi mengatakan semua negara yang memiliki kedutaan di Tel Aviv tidak mengikuti keputusan AS.
Ketiga, negara OKI diminta untuk menjadi motor penggerak dukungan negara negara lain yang belum mengakui untuk dapat mengakui Palestina.
Keempat, bagi negara OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel agar mengambil langkah diplomatik sesuai dengan resolusi OKI. Kelima, negara-negara OKI diminta untuk mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi dengan Palestina.
Keenam, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa OKI harus mampu menjadi motor bagi pergerakan di berbagai forum intermasional atau multilateral untuk membantu Palestina.
Baca Juga: Puan Minta Buku yang Nulis Yerusalem Ibu Kota Israel Ditarik
"Itulah enam poin yang disampaikan Presiden Jokowi saat KTT LB TKI," kata Menlu.
Ia menyebutkan setelah KTT LB OKI, dirinya akan menggalang dukungan terhadap perjuangan Palestina dari negara lain termasuk Uni Eropa dengan menemui Menlu Uni Eropa di Brussel.
"Kita akan membahas hasil KTT LB OKI ini dengan wakil Uni Eropa," katanya.
Dalam KTT LB OKI, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia akan menyertai perjuangan rakyat Palestina.
"Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan setiap helaan napas diplomasi Indonesia di situ ada keberpihakan kepada Palestina," kata Menlu Retno Marsudi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu