Suara.com - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan Amerika Serikat dan Israel sejatinya kalah telak terkait resolusi status Yerusalem dalam pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meski mereka tidak patuh atas hasil pemungutan suara itu.
"Namun sangat disayangkan negara yang selama ini mendewakan demokrasi ternyata justeru paling antidemokrasi," kata Zainut di Jakarta, Sabtu (23/12/2017).
Dia mengatakan AS justru dalam banyak kesempatan tidak menaati suara mayoritas terkait sejumlah isu. Seharusnya Amerika Serikat tunduk dan menghormati suara mayoritas karena itulah makna yang paling hakiki dalam sebuah demokrasi.
Sikap arogansi dan merasa paling berkuasa, kata dia, adalah bentuk kesombongan Amerika Serikat yang paling nyata. Seharusnya PBB memiliki sikap yang tegas terhadap AS karena tidak mengindahkan resolusinya.
PBB, lanjut dia, seharusnya memiliki keberanian untuk memberikan sanksi kepada AS atas pembangkangannya sehingga tidak dilecehkan dan memiliki wibawa. PBB jangan menggunakan standar ganda, terhadap negara lain berlaku keras tetapi terhadap negara adidaya tidak berdaya.
"Adapun terhadap Petisi MUI yang ditolak oleh AS tidak menjadikan MUI kecewa, karena resolusi PBB yang didukung mayoritas anggotanya saja diabaikan oleh AS apalagi petisi MUI yang hanya disuarakan oleh sebuah organisasi kemasyarakatan," kata Zainut.
MUI, kata dia, semakin yakin bahwa gerakan untuk memboikot produk AS dan Israel harus lebih disuarakan dan disosialisasikan agar menjadi gerakan bersama yang lebih masif dan merata di seluruh Indonesia. Lebih baik lagi jika nanti diikuti oleh masyarakat dunia.
Menurut dia, MUI juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang turut menjadi sponsor resolusi untuk menolak pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia bersama mayoritas dunia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari cengkeraman penjajah zionis Israel," katanya. (Antara)
Baca Juga: Ini 9 Negara Pendukung AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Berita Terkait
-
Profil Timnas Amerika Serikat: Tuan Rumah Piala Dunia yang Siap Jawab Ekspektasi Publik
-
Potret Suram Okupansi Hotel Amerika Serikat Jelang Piala Dunia 2026
-
Strategi Amir Ghalenoei, Boyong Timnas Iran Lebih Awal ke Amerika Serikat Sebelum Kick-Off
-
Donald Trump: Ayolah Iran, Kibarkan Bendera Putih
-
Militer AS Punya Program Lumba-Lumba Militer, Isu di Selat Hormuz Jadi Sorotan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun