Suara.com - Amerika Serikat hanya mendapat dukungan 9 negara dalam sidang istimewa majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang khusus membahas status Yerusalem.
Dalam sidang yang digelar pada Kamis (21/12/2017) tersebut, sebanyak 128 negara yang hadir menolak deklarasi Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sementara 35 negara lain yang hadir memilih abstain atau tak memihak dalam sidang tersebut.
Kekalahan telak tersebut membuat PBB mengesahkan resolusi agar AS menarik deklarasinya tersebut, dan menempatkan Yerusalem pada status quo.
AS tampaknya sangat sakit hati atas kekalahan tersebut. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, bahkan menegaskan bakal terus mengingat siapa saja negara yang memberikan voting melawan deklarasi Trump.
"AS akan mengingat hari ini, hari ketika hak dan kedaulatan negeri kami diserang dalam sidang umum PBB," tegasnya seusai sidang.
Tak hanya itu, Nikki atas nama AS juga melakukan aksi yang dinilai banyak pihak provokatif, yakni mengirimkan undangan ke negara-negara yang mendukung langkah AS menentang resolusi Majelis Umum PBB mengenai Yerusalem.
Undangan ini ditujukan bagi utusan-utusan 65 negara yang memberikan suara "tidak", abstain atau tidak hadir.
Baca Juga: KPK Didemo Tuntaskan Kasus Suap Lahan di Riau
Mereka diundang pada acara tanggal 3 Januari untuk menghadiri "resepsi terima kasih atas persahabatan mereka dengan Amerika Serikat".
Kesembilan negara yang mendukung deklarasi AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu ialah, Guatemala; Honduras; Mikronesia; Nauru; Palau; Togo; dan Kepulauan Marshall. Sementara dua negara lainnya tak lain dan tak bukan adalah AS dan Israel.
Sedangkan 35 negara yang memilih abstain ialah: Antigua-Barbuda; Australia; Argentina; Bahama; Benin; Bhutan; Bosnia-Herzegovina; Kamerun; Kanada; Fiji; Hungaria; dan, Equatorial Guinea.
Selanjutnya, Kolombia; Kroasia; Republik Ceko; Haiti; Jamaika; Malawi; Panama; Paraguay; Filipina; Republik Dominika; Kiribati; Latvia; Lesotho; dan Meksiko.
Selebihnya ialah Polandia; Trinidad-Tobago; Kepulauan Solomon; Rumania; Tuvalu; Rwanda; Sudan Selatan; Vanuatu; dan, Uganda.
Berita Terkait
-
81 Tahun, Eks Pramugari Maskapai Trump Ini Masih Layani Penumpang
-
Tak Mau Tunduk soal Yerusalem, AS Ancam Potong Dana untuk PBB
-
PM Israel Tolak Resolusi PBB yang Tak Akui Yerusalem Milik Mereka
-
Ini Daftar 128 Negara yang Tolak Deklarasi AS soal Yerusalem
-
Mayoritas Negara Uni Eropa Dukung Resolusi PBB soal Yerusalem
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?