Suara.com - Amerika Serikat hanya mendapat dukungan 9 negara dalam sidang istimewa majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang khusus membahas status Yerusalem.
Dalam sidang yang digelar pada Kamis (21/12/2017) tersebut, sebanyak 128 negara yang hadir menolak deklarasi Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sementara 35 negara lain yang hadir memilih abstain atau tak memihak dalam sidang tersebut.
Kekalahan telak tersebut membuat PBB mengesahkan resolusi agar AS menarik deklarasinya tersebut, dan menempatkan Yerusalem pada status quo.
AS tampaknya sangat sakit hati atas kekalahan tersebut. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, bahkan menegaskan bakal terus mengingat siapa saja negara yang memberikan voting melawan deklarasi Trump.
"AS akan mengingat hari ini, hari ketika hak dan kedaulatan negeri kami diserang dalam sidang umum PBB," tegasnya seusai sidang.
Tak hanya itu, Nikki atas nama AS juga melakukan aksi yang dinilai banyak pihak provokatif, yakni mengirimkan undangan ke negara-negara yang mendukung langkah AS menentang resolusi Majelis Umum PBB mengenai Yerusalem.
Undangan ini ditujukan bagi utusan-utusan 65 negara yang memberikan suara "tidak", abstain atau tidak hadir.
Baca Juga: KPK Didemo Tuntaskan Kasus Suap Lahan di Riau
Mereka diundang pada acara tanggal 3 Januari untuk menghadiri "resepsi terima kasih atas persahabatan mereka dengan Amerika Serikat".
Kesembilan negara yang mendukung deklarasi AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu ialah, Guatemala; Honduras; Mikronesia; Nauru; Palau; Togo; dan Kepulauan Marshall. Sementara dua negara lainnya tak lain dan tak bukan adalah AS dan Israel.
Sedangkan 35 negara yang memilih abstain ialah: Antigua-Barbuda; Australia; Argentina; Bahama; Benin; Bhutan; Bosnia-Herzegovina; Kamerun; Kanada; Fiji; Hungaria; dan, Equatorial Guinea.
Selanjutnya, Kolombia; Kroasia; Republik Ceko; Haiti; Jamaika; Malawi; Panama; Paraguay; Filipina; Republik Dominika; Kiribati; Latvia; Lesotho; dan Meksiko.
Selebihnya ialah Polandia; Trinidad-Tobago; Kepulauan Solomon; Rumania; Tuvalu; Rwanda; Sudan Selatan; Vanuatu; dan, Uganda.
Berita Terkait
-
81 Tahun, Eks Pramugari Maskapai Trump Ini Masih Layani Penumpang
-
Tak Mau Tunduk soal Yerusalem, AS Ancam Potong Dana untuk PBB
-
PM Israel Tolak Resolusi PBB yang Tak Akui Yerusalem Milik Mereka
-
Ini Daftar 128 Negara yang Tolak Deklarasi AS soal Yerusalem
-
Mayoritas Negara Uni Eropa Dukung Resolusi PBB soal Yerusalem
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM
-
Raperda KTR Ancam 'Bunuh' Konser Musik Jakarta, Legislator: Banyak Mudharatnya