Suara.com - Tiga pejabat intelijen Iran tewas dalam bentrokan dengan kelompok yang mereka identifikasi sebagai “kontra-revolusioner” (kontrev) di Iran bagian barat, Rabu (3/1/2017).
Bentrokan itu sendiri, seperti dilansir kantor berita Iran Mehr dan dikutip Anadolu Agency, Kamis (4/1), bentrokan itu terjadi di wilayah bagian barat Iran.
Kantor berita itu mengutip sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Garda Pengawal Revolusioner elite Iran, bahwa bentrokan tersebut telah terjadi di kota Piranshahr.
Sejak Kamis (28/12) pekan lalu, ribuan mahasiswa dan warga miskin turun ke jalan menggelar aksi protes karena kondisi peekonomian semakin miskin.
Selain demonstrasi itu, kelompok pendukung Presiden Hasan Rouhani juga mengadakan aksi solidaritas menentang aksi demonstrasi anti-rezim dan peristiwa penghancuran fasilitas umum yang terjadi di Iran belakangan ini.
Aksi rakyat pro-pemerintah ini dilakukan di kota Ahwaz, Abadan, Gorgan, Ilam, Arak, Khorramabad, Kirmanshah, Bushehr.
Mereka membawa slogan-slogan anti-Amerika Serikat (AS) seperti, "AS terlaknat", "Arab Saudi terlaknat", dan "terlaknatlah para penyebar fitnah dan munafik."
Sebelumnya, aksi solidaritas pembela rezim yang sebelumnya direncanakan akan diadakan pada hari Jumat diundur hingga waktu yang belum ditentukan.
Baca Juga: Penulis Buku Balita Berisi Materi LGBT Minta Maaf
Hingga kekinian, sedikitnya 23 orang tewas dan lebih dari 500 orang ditangkap sejak kericuhan meletus karena aksi protes anti pemerintah di Iran, akhir pekan lalu.
Menurut media lokal dan pejabat negara, empat warga tewas di provinsi Lorestan, dua di Khuzestan, tiga di Hamadan, dan 14 di Ishafan, termasuk seorang anggota polisi.
Meskipun pejabat menyebutkan bahwa 500 orang telah ditahan, sumber tak resmi menyebutkan angka orang yang ditahan yang lebih tinggi.
Ribuan warga turun ke jalanan pada Kamis di kota-kota timur laut Iran, termasuk Mashhad dan Kashmar, untuk memprotes pemerintah akan kenaikan harga komoditas dan kesalahan pengelolaan.
Aksi hari itu kemudian diikuti dengan sejumlah demonstrasi pro-pemerintah pada Sabtu, yang berlangsung hingga saat ini.
Presiden Iran Hassan Rouhani pada Minggu telah memperingatkan warga untuk tidak berpartisipasi dalam aksi protes, yang telah menyebar luas hingga ke pusat-pusat kota lainnya.
Berita Terkait
-
PM Israel Berharap Demonstran Bisa Jatuhkan Rezim di Iran
-
Aksi Anti Pemerintah Iran Membesar, Presiden Trump Ikut Provokasi
-
Didera Aksi Protes, Iran Blokir Telegram dan Instagram
-
Kebangkrutan Neoliberalisme Rouhani, Kebangkitan Rakyat Iran
-
Aksi Anti-Pemerintah Iran Kembali Makan Korban, 16 Orang Tewas
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO