Sudah Dikaji Bappenas, Jokowi Belum Rapat Pemindahan Ibu Kota

Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menyampaikan hasil kajian awal pemindahan Ibu Kota. Hasil kajian itu juga telah diserahkan langsung oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjnegoro kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1/2018) kemarin.

Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi SP mengatakan, bahwa rencana pemindahan Ibu Kota itu belum dibahas oleh Presiden.

"Belum dibahas di dalam rapat kabinet, baik rapat terbatas maupun rapat kabinet khusus. Jadi belum ada informasi lanjutan," kata Johan saat dikonfirmasi, Kamis (4/1/2018).

Diberitakan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro mengatakan, biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

"Anggarannya sudah kami buat perkiraan, pokoknya ada angkanya. Yang pasti lebih dari Rp1 triliun," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis siang.

Bambang menuturkan, untuk pembiayaan pemindahan ibu kota, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.

"Kita dalam diskusi penyiapan kajian kita juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika dilibatkan kerja sama pemerintah swasta," kata Bambang.

Bappenas telah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1/2017) lalu.

"Ya hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada Presiden, ya, arahannya kita akan bahas lebih detail lagi," ujar Bambang.

Baca Juga: Pengamat Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara Mubazir

Ia mengatakan, kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan lokasi ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Menurutnya, ketiga kandidat lokasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut.

"Indikatornya mengenai luas lahan yang tersedia, yang sudah bebas artinya tidak perlu ganti rugi. Kemudian dimensi kebencanaan seberapa tinggi risiko bencananya. Yang ketiga ketersediaan infrastruktur, ya, infra di sekitar wilayah tersebut. Meskipun kita membangun kota baru tapi akan lebih efisien natinya kalau kota baru tersebut berapa jarak yang tidak terlalu jauh dari infrastruktur yang dibutuhkan," kata Bambang.

Setelah menyerahkan kajian awal pemindahan ibukota, Bappenas sendiri kini siap menunggu arahan selanjutnya dari Presiden sembari melakukan kajian lebih detil.

"Nanti itu Bapak Presiden yang memutuskan apa yang dilakukan berikutnya. Kalau kami tetap melakukan kajian mulai lebih detail termasuk bagaimana kondisi tanah, bagaimana akses untuk pembangunannya dan segala macam," ujar Bambang.

Selain itu, ia menyebut komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting agar rencana pemindahan ibukota dapat terealisasi lebih cepat.

"Macam-macam, ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, ya, tergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut," kata Bambang.

Pemindahan ibu kota diperlukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya. Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat adalah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Soekarno.