Suara.com - Komisi II dan Komisi III DPR akan rapat gabungan bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/ 1/2018).
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto mengatakan rapat ini diperlukan guna menjaga kondusitivitas dan keamanan jelang pilkada serentak di 171 daerah. Sebab, indikasi keterlibatan aparat hukum dalam Pilkada sudah kelihatan.
"Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak isu masalah calon gubernur, bupati/walikota yang mendadak dipanggil alat penegakan hukum dalam, hal ini tentu kepolisian dan pengadilan, tentunya kita harus menjaga ini, menjaga kondusifitas," kata Agus di DPR, Jakarta, Kamis (11/1/2017).
Agus mengatakan apabila di awal pencalonan seorang kandidat secara tiba-tiba dipanggil aparat kepolisian, tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas kandidat tersebut.
"Apalagi kalau ini pesanan orang ya, pesanan partai politik," ujar Agus.
Dia mencontohkan adanya dugaan kriminalisasi yang menimpa bakal pasangan calon yang diusung oleh Demokrat di Pilkada Kalimantan Timur, Syaharie Jaang dan Awang Ferdian Hidayat. Keduanya sempat menjalani pemeriksaan polisi atas sebuah kasus yang dianggap Partai Demokrat mereka tak terlibat.
Di mana sebelumnya Syaharie Jaang sempat diminta untuk berpasangan dengan salahsatu bakal calon dari partai lain, namun ia tolak.
"Tetapi setelah memberikan jawaban dia tidak mau (menerima arahan dari, akhirnya dikasuskan, tentunya ini sesuatu hal yang memiliki nuansa tidak kondusif," tutur Agus.
Untuk itulah rapat gabungan digelar agar persoalan serupa bisa dibahas bersama dengan semua pihak yang dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan Pilkada dan juga membahas segala persiapan jelang Pilkada di 171 daerah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota.
"Sehingga rapat pimpinan DPR dengan Bawaslu, Kepolisian dan lainnya kita sepakat untuk menjaga kondusifitas ini sehingga pilkada ini kita kawal supaya betul-betul demokratis," kata Agus.
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan