Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali [suara.com/Dian Rosmala]
Baca 10 detik
Pilkada serentak tahun ini diselenggarakan 171 daerah. Di 19 daerah akan diikuti pasangan calon tunggal. "Nggak apa-apa (banyaknya calon tunggal). Berarti dia kan bagus. Dia bagus mendapatkan dukungan dari semua partai, kan gitu. Salah kah?" kata Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali di DPR, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Zainudin mengatakan tidak ada yang bisa melarang suatu daerah hanya ada pasangan calon tunggal.
"Kita nggak bisa larang juga. Karena partainya, kan kalau itu di UU Pemilu. Kalau di pilkada itu dimungkinkan, silakan gitu," ujar Zainudin.
Zainudin tidak ingin menilai fenomena calon tunggal sebagai kegagalan partai melakukan kaderasi. Menurut dia fenomena tersebut bisa terjadi lantaran partai sudah mempertimbangkan dengan matang siapa kandidat yang paling cocok untuk diusung.
"Saya kira, kita lebih melihat partai sudah mempertimbangkan dengan baik, dan melihat, misalnya Golkar ya kita lihat yang elektabilitas tinggi, itu yang kita prioritaskan. apalagi kalau dia kader," tutur Zainudin.
"Kalau dia sudah surveinya paling tinggi, pasti nggak ada orang yang mau dukung yang kalah. Buat apa seolah-olah supaya kalau ada kontestasi, ada kompetisi, tetapi sudah tahu barang ini kalah, nggak ada partai yang mau. Itu sesuatu yang alamiah dan tidak mungkin bisa dipaksa dan direkayasa," Zainudin menambahkan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengatakan pada pilkada serentak terdapat 19 daerah yang akan menggelar pilkada hanya dengan diikuti satu calon tunggal.
Itu merupakan data KPU setelah pendaftaran pilkada 2018 ditutup.
Zainudin mengatakan tidak ada yang bisa melarang suatu daerah hanya ada pasangan calon tunggal.
"Kita nggak bisa larang juga. Karena partainya, kan kalau itu di UU Pemilu. Kalau di pilkada itu dimungkinkan, silakan gitu," ujar Zainudin.
Zainudin tidak ingin menilai fenomena calon tunggal sebagai kegagalan partai melakukan kaderasi. Menurut dia fenomena tersebut bisa terjadi lantaran partai sudah mempertimbangkan dengan matang siapa kandidat yang paling cocok untuk diusung.
"Saya kira, kita lebih melihat partai sudah mempertimbangkan dengan baik, dan melihat, misalnya Golkar ya kita lihat yang elektabilitas tinggi, itu yang kita prioritaskan. apalagi kalau dia kader," tutur Zainudin.
"Kalau dia sudah surveinya paling tinggi, pasti nggak ada orang yang mau dukung yang kalah. Buat apa seolah-olah supaya kalau ada kontestasi, ada kompetisi, tetapi sudah tahu barang ini kalah, nggak ada partai yang mau. Itu sesuatu yang alamiah dan tidak mungkin bisa dipaksa dan direkayasa," Zainudin menambahkan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengatakan pada pilkada serentak terdapat 19 daerah yang akan menggelar pilkada hanya dengan diikuti satu calon tunggal.
Itu merupakan data KPU setelah pendaftaran pilkada 2018 ditutup.
"Ada 19 daerah. Salah satunya di Provinsi Banten itu ada tiga di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang," kata Ilham di KPU, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Selain di Provinsi Banten, fenomena calon tunggal juga muncul di Jawa Tengah, di Kabupaten Karanganyar, di Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, dan Prabumulih di Sumatera Selatan.
Selain di Provinsi Banten, fenomena calon tunggal juga muncul di Jawa Tengah, di Kabupaten Karanganyar, di Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, dan Prabumulih di Sumatera Selatan.
Komentar
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!