Suara.com - Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Dadang Rusdiana mengungkap awal mula muncul mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum Hanura
"Yang lebih prinsip adalah persoalan pilkada. Banyaknya surat keputusan ganda," kata Dadang, Selasa (16/1/2018).
Mula-mula Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding enggan meneken surat itu. Tetapi ternyata Oesman tetap mengeluarkan surat keputusan dibantu salah seorang wakil sekretaris jenderal.
"Makanya muncul SK kedua yang ditandatangani oleh OSO dan Wasekjen Berti Tamara. Itu ada di beberapa puluh kabupaten sehingga menimbulkan kekisruhan," ujar Dadang.
Dadang curiga Oesman meminta mahar politik kepada sejumlah calon kepala daerah. Nilai uang yang diminta diduga lebih besar dari yang tertera dalam surat keputusan.
Dadang mengatakan adanya surat keputusan ganda tidak hanya berdampak pada partai, melainkan juga pada situasi politik nasional.
"Bayangkan disekian puluh kabupaten terjadi huru-hara karena ada dua SK dan itu menimbulkan ketidakstabilan politik di tanah air. Jadi bukan hanya berdampak pada Hanura saja, tapi nasional. Itu bisa digolongkan makar atau melakukan perbuatan kekacauan yang direncanakan," kata Dadang.
Buntutnya, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Daryatmo menyelenggarakan konferensi pers di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (15/1/2018). Oesman dipecat dan Daryatmo diangkat sebagai pelaksana tugas ketua umum.
Berita Terkait
-
Minta Masyarakat Hati-hati Pilih Gubernur Jakarta, Ketum Hanura: Saya Tahu Kelakuan Salah Satu Calon
-
Terpilih Aklamasi, OSO Kembali Jadi Ketum Hanura Periode 2024-2029
-
Prabowo-Gibran Unggul Versi Hitung Cepat, Oso Hanura: Banyak Kejanggalan
-
Bus Brigade Hanura Kecelakaan, Ini Kata Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang
-
Duka OSO Untuk 2 Kader Hanura Meninggal Kecelakaan Saat Pulang Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO