Jokowi Bolehkan Menteri Rangkap Jabatan, Edhy: Kenapa Disoal?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai tidak menjadi masalah Presiden Joko Widodo membolehkan menterinya merangkap jabatan di partai.

"Selama itu tak mengganggu kinerja bagi saya itu sah-sah saja. Kenapa harus dipermasalahkan," kata Edhy Prabowo di DPR, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

"Kita tak usah beralasan, berasumsi. Nyatanya banyak juga yang jabatan double, kerja dengan baik."

Jokowi membolehkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tetap menjabat yang ketua umum Partai Golkar. Menteri Sosial Idrus Marham juga diizinkan merangkap jadi ketua koordinator bidang kelembagaan Partai Golkar.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid merangkap ketua koordinator bidang pemenangan pemilu Jawa dan Kalimantan untuk Partai Golkar.

Komitmen melarang menteri merangkap jabatan dulu pernah disampaikan Jokowi pada waktu kampanye pemilu presiden tahun 2014. Komitmen tersebut kembali disampaikan ketika Jokowi terpilih menjadi presiden. Salah satu alasan Jokowi yaitu agar para menteri fokus pada tugas negara.

Terkait komitmen itu, Edhy tak tahu apakah dalam hal ini Jokowi tidak konsisten atau bagaimana.

"Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena saya sendiri tidak memilih presiden ini," kata Edhy.

Pekan lalu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyoroti sikap Jokowi.

"Secara prinsip pertama apa yang disampaikan Pak Jokowi dari awal dulu, bahwa sudah ditegaskan tidak boleh ada rangkap Jabatan," kata Hidayat.

Menurut Hidayat sekalipun perombakan kabinet hak prerogratif Presiden, komitmennya akan dipertanyakan oleh publik.

"Kemarin kan Pak Jokowi sudah menjelaskan bahwa ini kan sudah satu setengah tahun lagi. Lalu Pak Airlangga juga begitu profesional dalam bidangnya, susah digantikan dengan yang lain. Ya tu adalah bagian dari, silakan rakyat memberi penilaiannya sendiri," tutur Hidayat

Hidayat juga mengingatkan di tahun politik, Jokowi dan para menteri akan semakin banyak disorot publik.

"Sikap rakyat itu nanti akan terlihat pada waktu Pilpres nanti. Pasti rakyat akan menagih," kata Hidayat.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan kenapa Presiden Jokowi masih mempertahankan Airlangga di kabinet.

"Sementara tetap (sebagai menperin), sampai sekarang belum ada pergantian karena Pak Presiden kan ingin program Kementerian tetap jalan. Kalau untuk Ibu Khofifah kan diganti karena kosong," kata Pratikno.

Airlangga enggan menanggapi posisinya yang rangkap jabatan sebagai menperin dan ketua umum Golkar. Ia menyerahkan sepenuhkan kepada Jokowi.

"Itu ‎sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden," ujar dia.