Fadli Zon [suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon mengkritik pemerintah lantaran persoalan gizi buruk serta wabah campak melanda anak-anak Suku Asmat.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra peristiwa yang menimpa anak-anak suku Asmat di Papua adalah bukti bahwa sejauh ini pemerintah hanya berkutap pada infrastruktur, namun tidak menaruh perhatian lebih pada pembangunan manusia.
"Pemerintah harus melihat ini dengan serius. Jangan terlalu banyak insfrastruktur-infrastruktur, tapi pembangunan manusiannya tidak dipikirkan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Gizi buruk adalah persoalan klasik di tanah Papua. Bahkan sudah terjadi sejak beberapa abad sebelumnya.
Jika pemerintah beralasan gizi buruk terjadi karena minimnya infrastruktur jembatan di Papua. Kata Fadli, mestinya hal itu juga di era pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono.
"Jangan semua rumus itu ujungnya insfrastruktur. Harus kasus perkasus mengapa itu terjadi, jangan justru ini di legitimasi," ujar Fadli.
Fadli tak menyangkal bahwa saat ini pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Namun infrastruktur tidak melulu diartikan sebagai jalan Tol atau Jembatan.
"Pikirkan juga Insfrastruktur seperti kesehatan, insfrastruktur pendidikan, insfrastruktur ekonomi seperti pasar dan sebagainya, itu penting. Nah insfrastruktur kesehatan itu penting, jadi ya itu yang harus dilihat," kata Fadli.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun