Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah mengaku surat pergantian dirinya sebagai pimpinan DPR yang dilayangkan oleh Fraksi PKS sudah dibahas oleh pimpinan DPR.
"Sudah dibahas, sudah dijawab. Apa masalahnya? Ya jawabannya tidak mungkin berubah (Fahri tetap jadi pimpinan DPR)," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Fahri mengatakan, permintaan dari PKS bisa saja diterima DPR apabila, partai yang dimpimpin oleh Sohibul Iman menang di gugatan kasasi.
Menurut Fahri, yang meminta agar dia diganti sebagai Wakil Ketua DPR bukan fraksi PKS di DPR. Melainkan desakan dari DPP PKS. Kata Fahri, Fraksi PKS hanya menjalankan tugas dari DPP.
"Tunggu saja sebentar, siapa tahu PKS menang di kasas. Kalau PKS menang di kasasi, lain ceritanya kan. Sabar lah," ujar Fahri.
Fahri memastikan dirinya tidak akan melawan apabila PKS menangkan gugatan. Namun ia berharap, PKS sendiri juga legowo bila kalah di pengadilan.
"Saya nggak akan ngotot-ngotot lah soal jabatan. Ini hanya menegakkan hukum saja. PKS juga harus belajar bagaimana menghormati keputusan hukum lah. Nanti saya juga akan menghormati keputusan hukum," kata Fahri.
PKS sudah memecat Fahri sebagai kader. Ia bahkan akan ditarik diganti sebagai Wakil Ketua DPR.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai pemecatan Fahri tak sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Sebab itu, Fahri menang dalam gugatan atas pemecatan.
Baca Juga: Fahri Hamzah Minta Pemerintah Jaga Marwah TNI-Polri
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Jadi Imam di Afghanistan, Fahri Komentari Soal Turban
-
Fahri Sindir Cara KPK Tangani Kasus Korupsi e-KTP Serabutan
-
Fahri Hamzah Minta Pemerintah Jaga Marwah TNI-Polri
-
Dua Jenderal Jadi Plt Gubernur, PKS Minta Penjelasan Pemerintah
-
PKS Minta PDIP DPRD Tak Pencitraan Pakai Hak Interpelasi ke Anies
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan