Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah mengimbau agar TNI dan Polri dilindungi dari tuduhan bersikap tidak normal atau bertindak di luar tugas dan fungsinya.
"Jadi ini harus dilindungi. Jangan lupa dalam transisi kita ini, kita sudah melindungi Polri dan TNI, dari tuduhan tidak netral. Terutama dalam Pemilu," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Pernyataan Fahri menanggapi sikap Menteri Dalam Negeri yang memilih Dua jenderal jenderal polisi sebagai pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, yakni Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin.
Fahri mengatakan, menjaga marwah TNI dan Polri selama ini dilakukan secara susah payah. Sebab itu, Fahri meminta pemerintah memberikan penjelasan pada publik bahwa penunjukan dua jenderal itu adalah keputusan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Bukan dari institusi kepolisian.
"Sebab kalau tidak, nanti dianggap memang ini ada pengeroyokan gitu loh, menjelang pemilu, pilkada (ada yang) mau dimenangkan," tutur Fahri.
Selain itu, baik Polri maupun TNI juga harus memberikan penjelasan kepada publik bahwa kedua instutusi tidak akan terlibat pada proses pemilihan Kepala Daerah, Pileg dan Pilpres.
"Sehingga antara Plt, kalau benar benar terpaksa diambil dengan Pemdanya, itu dibikin jarak begitu. Bahwa di antara mereka tidak ada komando apa-apa," kata Fahri.
Menurutnya itulah adalah salahsatu cara untuk mengantisipasi perasaan curiga dari masyarakat terhadap Polri dan TNI. Namun, kata dia, solusi yang paling solutif adalah dengan mengangkat Plt Gubernur dari pejabat non Polri dan non TNI.
"Kalau ada pejabat non TNI-Polri ya mbok pejabat non TNI dan Polri lah. Masa sih nggak ada sipil yang jago, saya juga bisa kan lebih tegas dari Polisi dan Tentara kan. Masa di antara itu, jutaan birokrat atau puluhan atau ribuanlah yang sekarang pada level itu nggak punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah gitu loh," tutur Fahri.
Baca Juga: Gerindra Pertanyakan Dua Jenderal Polri Dipilih Jadi Plt Gubernur
"Ambil saja dari kementerian-kementerian, pejabat eselon satu yang kira-kira memiliki kemampuan manajerial yang bagus," tambah Fahri.
Berita Terkait
-
Bikin Jenderal Cengar-cengir, Prabowo Tanya Panglima TNI dan Kapolri Soal Potong Anggaran: Rela?
-
Polri Pastikan Uang Miliaran dan 74 Kg Emas Sitaan Kasus Febrie Adriansyah Asli
-
Sikat Mafia Lingkungan dan Korporasi SDA, Bareskrim Fokus 'Follow The Money' dan Sita Aset
-
Tak Cukup Koper, Barang Bukti Don Ritto Diangkut Kontainer ke Kejagung, Ini Daftar Rinciannya
-
LP3HI Gugat Praperadilan Kasus Febrie Adriansyah, Anggap Ada Kejanggalan Prosedur Administratif
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Terima Bos Blueray Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Ogah Ajukan Banding
-
IPC TPK Catat Arus Peti Kemas Tumbuh 7 Persen Sepanjang Semester I 2026
-
Cara Belanja di Singapura dan Jepang Pakai BRImo, Tanpa Tukar Mata Uang
-
Mario Aji dan Veda Ega Ajak Masyarakat Ramaikan Gelaran MotoGP Mandalika 2026
-
Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Gelar 2nd Fun Kids Swimming Competition
-
Langgar Tradisi FIFA, Donald Trump Tetap akan Serahkan Trofi Juara Piala Dunia 2026
-
Lebih Transparan, Begini Cara BRI Digitalisasi Transaksi di Lapas
-
Kenyamanan Jadi Prioritas Baru dalam Mobilitas Warga Kota
-
Heboh Transpuan Bogor Dilempar Air Seni, Amnesty Duga Buntut dari Perpres 111/2025
-
Universitas Brawijaya Gandeng CNGR dan Kementerian ESDM, Perkuat Hilirisasi Industri