Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah mengimbau agar TNI dan Polri dilindungi dari tuduhan bersikap tidak normal atau bertindak di luar tugas dan fungsinya.
"Jadi ini harus dilindungi. Jangan lupa dalam transisi kita ini, kita sudah melindungi Polri dan TNI, dari tuduhan tidak netral. Terutama dalam Pemilu," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Pernyataan Fahri menanggapi sikap Menteri Dalam Negeri yang memilih Dua jenderal jenderal polisi sebagai pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, yakni Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin.
Fahri mengatakan, menjaga marwah TNI dan Polri selama ini dilakukan secara susah payah. Sebab itu, Fahri meminta pemerintah memberikan penjelasan pada publik bahwa penunjukan dua jenderal itu adalah keputusan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Bukan dari institusi kepolisian.
"Sebab kalau tidak, nanti dianggap memang ini ada pengeroyokan gitu loh, menjelang pemilu, pilkada (ada yang) mau dimenangkan," tutur Fahri.
Selain itu, baik Polri maupun TNI juga harus memberikan penjelasan kepada publik bahwa kedua instutusi tidak akan terlibat pada proses pemilihan Kepala Daerah, Pileg dan Pilpres.
"Sehingga antara Plt, kalau benar benar terpaksa diambil dengan Pemdanya, itu dibikin jarak begitu. Bahwa di antara mereka tidak ada komando apa-apa," kata Fahri.
Menurutnya itulah adalah salahsatu cara untuk mengantisipasi perasaan curiga dari masyarakat terhadap Polri dan TNI. Namun, kata dia, solusi yang paling solutif adalah dengan mengangkat Plt Gubernur dari pejabat non Polri dan non TNI.
"Kalau ada pejabat non TNI-Polri ya mbok pejabat non TNI dan Polri lah. Masa sih nggak ada sipil yang jago, saya juga bisa kan lebih tegas dari Polisi dan Tentara kan. Masa di antara itu, jutaan birokrat atau puluhan atau ribuanlah yang sekarang pada level itu nggak punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah gitu loh," tutur Fahri.
Baca Juga: Gerindra Pertanyakan Dua Jenderal Polri Dipilih Jadi Plt Gubernur
"Ambil saja dari kementerian-kementerian, pejabat eselon satu yang kira-kira memiliki kemampuan manajerial yang bagus," tambah Fahri.
Berita Terkait
-
Wajah Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Masih Misteri, TNI: Lihat Saja Nanti di Sidang!
-
Kapuspen TNI: Sidang Kasus Andrie Yunus Akan Terbuka, Kita Sampaikan Secara Profesional
-
Pesan Singkat Puan soal Kasus Andrie Yunus: Berikan Proses yang Adil Seadil-adilnya!
-
Dinilai Terlalu Provokatif, Mabes Polri Didesak Usut Dugaan Makar dari Pernyataan Saiful Mujani
-
KontraS Ragukan Motif Dendam Pribadi dalam Kasus Andrie Yunus, Soroti Dugaan Putus Rantai Komando
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata