Suara.com - Pimpinan DPR rapat konsultasi dengan pemerintah untuk membahas perkembangan penanganan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk yang menimpa masyarakat Suku Asmat, Papua, hari ini.
Pimpinan rapat Fahri Hamzah belum mau menilai terlalu jauh, apakah kejadian itu merupakan bentuk kelalaian pemerintah daerah Papua. Itu sebabnya, DPR meminta penjelasan pemerintah.
"Kalau kita mempermasalahkan teman-teman di daerah itu terlalu lokal, kita ingin melihat lebih besar, apa yang terjadi ada persoalan kultur persoalan lapangan yang susah dijelaskan, mapping nya nanti mau kita buat," kata Fahri.
Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan penanganan kasus di Kabupaten Asmat membutuhkan kerjasama.
"Jadi rapat ini saya kira lintas komisi, sebagai tindak lanjut dari pikiran kita bahwa untuk menyelesaikan masalah Asmat utamanya KLB campak dgn gizi buruk itu perlu ada keterpaduan perlu ada sinergitas," ujar Idrus.
Idrus mengatakan masalah di Asmat akibat banyak faktor. Mulai dari makanan yang rendah gizi hingga kesediaan masyarakat untuk mengikuti program kesehatan pemerintah, seperti imunisasi dan vaksin.
"Sebenarnya itu penyebabnya tidak tunggal. Pertama juga kan ada masalah asupan, ibu-ibu, kemudian imunisasi vaksin, itu kan mempengaruhi langsung tapi kan masyarakatnya tidak mau," kata Idrus.
Rapat kali ini dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPPA Yohana Susana Yembisa, dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar.
Tag
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina