Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui kebijakan penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk PKL merugikan para sopir angkutan umum. Pendapatan mereka turun karena tidak boleh melintas jalan itu.
Sandiaga berdalih ingin memberikan keadilan untuk berbagai pihak. Makanya, saat ini Pemprov DKI tengah mengkaji perubahan jalur angkutan umum trayek di Tanah Abang.
Perubahan trayek itu hasil kesepakatan perwakilan sopir angkot yang datang ke Balai Kota Jakarta kemarin.
"Pertama-tama kemarin kami alhamdulillah sepakat untuk beberapa hal dengan perwakilan (sopir angkot trayek) M03, M08, dan M10. Jadi kalau saya kan pengusaha. Apa yang kami sepakat dulu baru kita yang tidak sepakatnya nanti kita coba selesaikan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018).
Sandiaga membeberkan kesepakatan yang diminta sopir angkot mengenai keadilan penataan kawasan Tanah Abang tersebut.
"Sepakatnya itu hampir kita sepakat bahwa satu, keadilan harus dikembalikan di Tanah Abang (angkutan umum). Bahwa perebutan ruang di Tanah Abang itu harus berbasiskan keadilan," ujar Sandiaga.
"Pedagang kaki lima yang menjadi pedagang kecil mandiri sekarang pendapatannya lebih baik lagi. Lapangan kerja tercipta di sektor perdagangan. Tapi di sektor transportasi mereka mengalami penurunan signifikan sampai 50 persen," tambah Sandiaga.
Sandiaga pun mengaku berencana mengembalikan trayek angkutan umum di Tanah Abang seperti semula. Namun semua itu menunggu hasil keputusan pada Jumat (2/2/2018) besok.
"Nah, ini akan kami kembalikan (fungsi trayek angkot). Kami lagi mencoba menyusun suatu usulan, yang nanti akan disampaikan besok setelah salat Jumat. Untuk dikaji teman-teman oleh perwakilan (sopir angkot)," kata Sandiaga.
Baca Juga: Anies Minta Persoalan PKL Tanah Abang Tak Dipolitisasi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO