Suara.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta pada Senin (29/1/2018). Andri menjadi kepala dinas sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Andri membeberkan pertanyaan penyidik terkait pemeriksaa tersebut. Penyidik hanya menanyakan soal kajian Dishub DKI mengenai analisis dampak lalu lintas perihal proyek reklamasi tersebut.
"Saya jelaskan bahwa tugas dari Dishub itu memberikan rekomtek (rekomendasi teknis) andallalin," kata Andri di Polda Metro Jaya, Jumat (2/2/2018).
Andri mengklaim pemeriksaan tersebut tak berkaitan dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak di pulau reklamasi tersebut. Menurutnya, materi pemeriksaan yang ditanyakan juga tak berkaitan dengan sertifikat maupun Hak Guba Bangunan dalam proyek reklamasi.
"Nggak ada urusannya dengan sertifikat, nggak ada hubungannya dengan berurusan dengan HGB dan nggak ada urusannya dengan NJOP. Ada bangkitan lalinnya nggak itu tugas kami," kata Andry.
Andri menjelaskan rekomtek andallalin itu baru diterbitkan apabila infrastruktur jalan dan bangkitan lalin di pulau reklamasi sudah ada. Bangkitan lalin yang dimaksud Andry adalah pergerakan dalam satuan kendaraan yang timbul akibat sesuatu aktivitas tataguna lahan
"Yang pasti itu belum ada pembangunan, kalau belum ada pembangunan, belum ada bangkitan lalin, kalau belum berarti belum ada andalalin," kata Andry.
Polisi mulai mengusut kasus proyek reklamasi lantaran dianggap ada indikasi korupsi dalam penetapan NJOP pulau C dan D sebesar Rp3,1 juta per meter persegi. Penetapan NJOP di dua pulau tersebut berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pada 23 Agustus 2017.
Nilai NJOP di 2 pulau reklamasi itu ditetapkan melalui penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik. Polisi juga sudah meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun, sejauh ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Kadishub Diperiksa Kasus Reklamasi, Sandi: Kita Harus Kooperatif
Berita Terkait
-
Sandiaga Minta Pejabat DKI Bantu Polisi Usut Korupsi Reklamasi
-
Polisi Sudah Periksa Kadishub DKI Jakarta di Korupsi Reklamasi
-
Polisi SP3 Kasus Pencemaran Nama Baik Pengembang Reklamasi
-
Polisi Telisik Penyelewengan Jabatan di Korupsi Reklamasi
-
Anies dan Ahok Bisa Diperiksa Polisi di Korupsi Reklamasi
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Israel Makin Jauh dari Amerika, Benjamin Netanyahu Mau Serang Iran Sendiri
-
6 Parfum Pria Tahan Lama yang Cocok di Iklim Tropis, Wanginya Segar dan Maskulin
-
Kisah Masa Lalu Bahlil Lahir dari Anak ART: Ibu Saya Tukang Cuci, Ayah Buruh
-
4 HP Spek Premium untuk Gaming Berat hingga Fotografi Kualitas Tinggi
-
Studio Passione Garap Anime Gourmet Berjudul I Love Dokagui! Mochizuki-san
-
Diserang dari Seluruh Penjuru, Infantino Mohon Maaf Batal Jual Saham Piala Dunia
-
BRI Consumer Expo 2026 Hadir di PIK2, Saat Tepat Wujudkan Rumah dan Kendaraan Impian
-
BRI Consumer Expo 2026 Goes to PIK2: Banyak Promo Menarik untuk Pembelian Rumah dan Mobil Baru
-
Suspensi Berlanjut, Saham WIKA Masih Belum Bisa Dibeli
-
Investor China Ancam Seret Proyek PSEL Makassar ke Arbitrase Internasional, Klaim Rugi Rp2,4 T