Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, berharap media menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi. Menurut dia, tanpa pers, demokrasi tak akan ada.
"Hari Pers tentu kita mengucapkan selamat kepada pers kita sebagai bagian (dari) pilar demokrasi yang penting. Karena tanpa pers, saya kira kita tidak ada demokrasi," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Pernyataan Fadli disampaikan menanggapi Hari Pers Nasional yang jatuh pada Jumat, 9 Februari 2018. Puncak perayaan HPN itu sendiri digelar di Padang, sepanjang tanggal 8-9 Februari.
Fadli mengatakan, salah satu dari wujud demokrasi adalah keberadaan pers. Menurutnya, pers hari ini berperan lebih penting dari sebelumnya, sebab tak ada lagi tekanan terhadap pers oleh rezim yang berkuasa.
"Kalau di masa lalu bisa dibredel," ujar Fadli.
Namun demikian, lanjut Fadli, yang menjadi tantangan pers hari ini adalah menjaga independensi, terutama di tengah situasi politik.
"Tantangan adalah bagaimana tidak adanya suatu konflik kepentingan, conflict of interest dari para pemilik media dengan kepentingan yang menyangkut pribadinya, termasuk kepentingan politik pemilik media itu," tutur Fadli.
"Saya kira itu tantangan ke depan. Kalau dulu kan yang menjadi semacam perdebatan itu adalah pers itu harus seperti apa? Apakah pers idealis, pers perjuangan, apakah pers industrialis?" tambah Fadli.
Fadli pun berharap pers tidak menjadi "tukang stempel" pemerintah. Pers menurutnya harus kritis dan berpihak kepada kepentingan nasional dan rakyat.
"Pers harus menjadi watchdog juga bagi kepentingan rakyat. Jadi, keberpihakan pers menurut saya (haruslah) kepada kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Jangan hanya kepada kepentingan pemilik," ujarnya lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional